Dugaan Makelar Proyek, Panitia Angket Periksa Wakil Ketua PKK Sulsel

Pada sidang Angket, Kadir Halid menunjukkan daftar proyek pengadaan di beberapa instansi Pemprov Sulsel. Dalam daftar itu, nama Hajrah disebut sebagai penanggung jawab perusahaan rekanan.

Nama Hajrah, antara lain terkait CV Adilah Marsindo yang mengerjakan 33 paket proyek di Dinas Kehutanan Sulsel dengan nilai Rp11,7 miliar. Selain itu juga ada paket di dinas lain yang nilainya rata-rata di atas Rp1 miliar.

"Benar atau tidaknya akan ditelusuri. Hari ini dia ketahuan banyak berbohong. Kalau memang memberikan kesaksian palsu, akan dilaporkan ke Kepolisian," ucap Kadir.

Hajrah, warga Kota Makassar, mengaku sebagai ibu rumah tangga yang punya usaha sarang burung walet dan udang di Kabupaten Pinrang. Dia 30 tahun tinggal di Bantaeng, di mana almarhum suaminya pernah menjabat kepala dinas di sana.

Hajrah saat ini menjabat Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel yang dipimpin istri Gubernur Nurdin Abdullah, Liestiaty Fachruddin. Hajrah dekat dengan keluarga Nurdin sejak masih menjabat Bupati Bantaeng dua periode. Dia juga terlibat dalam tim pemenangan Nurdin sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 lalu.

"Saya memang bagian tim relawan pemenangan," kata Hajrah di depan Panitia Angket.

Saat diklarifikasi Panitia Angket terkait dugaan makelar proyek, Hajrah membantah. Dia menyatakan tidak pernah terlibat satu pun proyek di lingkup Pemprov. Dia Tim Penggerak PKK, dia pun mengaku hanya aktif dalam kegiatan sosial.

"Saya difitnah di mana-mana, padahal tidak ada. Masalah itu saya sama sekali tidak tahu. Saya berterima kasih karena dipanggil ke DPRD ini, karena saya bisa sekalian membersihkan nama baik saya," ucapnya.

"Saya terzalimi karena disebut penguasa proyek. padahal satu pun saya tidak tahu," dia melanjutkan.

Pada sidang pemeriksaan Hajrah, Panitia Angket sempat menelepon Mantan Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sulsel Jumras. Jumras dihubungi untuk mengklarifikasi pernyataan Hajrah yang mengaku tidak terlibat proyek.

Pada sambungan telepon yang diperdengarkan lewat pengeras suara, Jumras menyanggah pengakuan Hajrah. Dia membenarkan bahwa wanita itu aktif dalam pengurusan sejumlah proyek pengadaan di lingkup Pemprov. Saat masih menjabat Kabiro Pembangunan, Jumras beberapa kali bertemu dengan dia.

"Kenal sekali, beberapa kali ketemu. Tempatnya berpindah-pindah, pernah di SPBU depan Kantor Gubernur, ada juga hotel di Jalan Latimojong, dan Rumah Makan Ujung Pandang di Jalan Pengayoman. Kami bicara urusan proyek, ada daftar dia bawa," kata Hatta.

Panitia Angket masih akan mendalami soal dugaan makelar proyek di lingkup Pemprov dengan menghadirkan beberapa pihak terkait. "Kita masih akan kroscek data-data yang diperoleh investigator Angket," Kadir Halid menerangkan.