Makassar, IDN Times - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Selatan, mengklaim telah berupaya maksimal untuk mengurangi dampak perubahan iklim penyebab banjir, tanah longsor, hingga angin kencang.
"Pemerintah tidak tinggal diam tetapi terus berusaha dengan upaya mitigasi dan adaptasi, misalnya dengan menyiapkan bibit (pohon) yang tahan cuaca dan mempertahankan luasan tutupan vegetasi," kata Kepala DLH Sulsel, Andi Hasbi dalam keterangan tertulisnya kepada IDN Times, Kamis (24/2/2022).
Dampak perubahan iklim, kata Hasbi, tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Dia mencontohkan, pada 20 hingga 30 tahun yang lalu, musim kemarau dan musim hujan dianggap masih sangat teratur. Hujan turun sejak April sampai Otkober.
"Kalau sekarang kadang sudah susah kita bedakan mana musim hujan dan kemarau. Dulu kalau hujan biasanya sampai 7 hari berturut-turut tapi dengan curah yang tidak besar, sekarang lebih sering terjadi dalam sehari tetapi curah hujannya tinggi," terangnya.
Perubahan iklim yang memantik cuaca ekstrem, menurut Hasbi, memicu terjadinya berbagai jenis bencana alam. "Ini yang menyebabkan banjir dan longsor sering terjadi dan ketersediaan air di badan air secara terus menurus semakin berkurang," ujarnya.
Walau begitu, Hasbi mengelak jika Sulsel disebut sangat terdampak bencana akibat perubahan iklim. Kata dia, pemerintah telah mengantisipasi bencana dengan pembangunan bendungan hingga menjaga daerah hijau.
"Kita di Sulsel dampak ini kurang terasa karena kesigapan pemerintah dan masyarakat misalnya dengan menyiapkan bendung, embung dan biopori serta mempertahankan kondisi daerah resapan air kita," kata Hasbi.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel, sebelumnya menyoroti kinerja pemerintah dalam upaya mitigasi bencana terkait perubahan iklim. WALHI menyebut, faktor yang membuat Sulsel rentan bencana karena kondisi hutan di DAS sangat kritis.
Selain itu, bencana banjir juga disebut semakin parah karena sistem drainase atau saluran air yang tidak terintegrasi satu sama lain, serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sangat minim. WALHI menganggap pemerintah dan kepala daerah di Sulsel tidak memiliki visi atau kebijakan yang berorientasi terhadap mitigasi bencana.
"Kami melihat, kebijakan mitigasi bencana dalam hal ini pemulihan lingkungan utamanya DAS yang kritis itu tidak menjadi prioritas, padahal di situ adalah kuncinya," ujar Kepala Departemen Advokasi dan Kajian WALHI Sulsel Slamet Riadi.