Danny Pomanto Kritik Sistem OSS soal Izin THM W Super Club Makassar

30 Mei 2024, 20:29 WIB

Wali Kota Makassar, Danny Pomanto menjelaskan perihal penolakan PD Muhammadiyah atas beroperasinya W Super Club di Makassar, Kamis (30/5/2024). IDN Times/Ashrawi Muin

Intinya Sih

Wali Kota Makassar menolak perizinan W Super Club yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Danny menyatakan bahwa sistem perizinan OSS tidak melibatkan pemerintah kota secara langsung, sehingga banyak tempat usaha muncul tanpa izin di lokasi yang tidak semestinya.
Pemkot Makassar mendapat surat penolakan dari ormas Islam terkait perizinan usaha THM di CPI, namun Danny akan bertemu dengan ormas Islam untuk membahas tentang sistem OSS dan kewenangannya.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto, telah buka suara perihal perizinan W Super Club yang tengah jadi sorotan. Dia menyebut perizinan untuk klub tersebut bukan dari pemerintah kota melainkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Danny pun menyinggung soal Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Subbmision (OSS). Menurut Danny, sistem tersebut masih perlu penyempurnaan.

"Dalam hal ini tentunya harus kita memberi koreksi. Dibutuhkan penyempurnaan dari sisi OSS," kata Danny saat konferensi pers di kediamannya, Kamis (30/5/2024).

1. Sistem OSS tidak melibatkan pemda

OSS (dok. Kementerian Investasi)

Danny menyampaikan bahwa sistem perizinan OSS yang dikelola dan diselenggarakan Kementerian Investasi itu tidak melibatkan pemerintah kota secara langsung. Dia pun mengungkapkan tidak sedikit tempat usaha yang tiba-tiba muncul di lokasi yang tidak semestinya.

"Ini bukan pertama kali. Ada juga panti pijat. Saya sering komplain tiba-tiba ada di satu lingkungan panti pijat dekat masjid," kata Danny.

Kalau sudah begitu, pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak. Hal ini karena pelaku usaha langsung menggunakan sistem OSS.

"Semua itu dari pusat sehingga dianggap risiko rendah. Reaksi ini harus dibawa ke otoritas perizinan agar mendapat koreksi dan bukan Pemkot," kata Danny.

2. Pemda yang paling tahu kondisi dan kultur masyarakat

Hotman Paris Hutapea saat meresmikan W Super Club di Makassar, beberapa waktu lalu/Istimewa

Lebih lanjut, Danny menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga harus dilibatkan dalam sistem OSS. Pasalnya, pemerintah daerahlah yang paling mengetahui lokasi dan kultur masyarakatnya.

Dengan adanya penolakan W Super Club, Pemkot Makassar menjadi disalahkan karena dianggap mengeluarkan izin usaha THM di CPI yang notabene berdekatan dengan Masjid 99 Kubah. Padahal sejak tahun 2021, perzinaan THM bukan lagi di bawah naungan Pemkot.

"Peran pemerintah kota harus lebih kuat dari otoritas lain karena kita yang tahu wilayah, kultur dan interaksi masyarakat," kata Danny.

3. Pemda yang disalahkan ketika ada masalah perizinan

Hotman Paris Hutapea saat meresmikan W Super Club di Makassar, beberapa waktu lalu/Istimewa

Karena hal tersebut, Pemkot Makassar mendapat surat penolakan salah alamat dari ormas Islam. Namun Danny akan bertemu dengan ormas Islam untuk membahas mengenai sistem OSS dan kewenangannya.

Danny menambahkan kasus W Super Club hanya satu kasus yang sedang viral. Selain itu, masih banyak kasus serupa sehingga dia merasa sistem OSS perlu dikoreksi dan disempurnakan.

"Yang tahu kan pemerintah kota. Selalu standarnya kalau terjadi sesuatu pasti Pemkot yang disalahkan," kata Danny.