Catatan Setahun "Prof Andalan" Pimpin Sulawesi Selatan

Ada lima program vital yang selama ini menempati daftar teratas visi-misi dua sosok dari latar belakang berbeda tersebut. Ada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas, pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan masyarakat daerah terpencil, rumah sakit regional yang didirikan di enam wilayah strategis plus ambulans siaga, pembasmian korupsi di dalam tubuh birokrasi, pendidikan masyarakat madani hingga digenjotnya kualitas destinasi pariwisata andalan Sulsel.

Luwu Raya dan Tana Toraja rupanya menempati tempat istimewa dalam cetak biru rancang pembangunan Sulsel di meja kerja Prof Andalan. Demi meningkatkan reputasi dan menggali potensi pariwisata, sejumlah proyek yang berhubungan dengan transportasi pun dicanangkan.

Beberapa kegiatan pembangunan di Luwu Raya, meliputi pengembangan Bandara Bua, pembangunan jalur dua dari Bua di Luwu ke Rantepao Toraja Utara, pembangunan jalan dari Malili ke Bantilan di Luwu Timur, pembangunan jalan dari Sabang ke Seko di Luwu Utara, pembangunan jalan tembus Tanrutedong di Sidrap ke Larompong di Luwu.

Belum lama ini, Nurdin Abdullah meresmikan pengerjaan proyek yang diharap bisa meningkatkan kunjungan wisatawan dan ekonomi di Toraja Utara. Proyek pengembangan dan pembangunan infrastruktur itu menghubungkan jalur wisatawan Bandara Bua di Luwu dan Rantepao di Toraja Utara. Ada juga jalan yang menghubungkan Rantepao ke Kalumpang di Mamuju Sulawesi Barat.

Pelaksanaan proyek pembangunan jalan yang diresmikan Gubernur Sulsel pada rangkaian acara HUT Ke-11 Toraja Utara meliputi pembukaan jalan dari Rantepao tembus ke perbatasan Luwu. Jalan selebar 14 meter ini akan menghubungkan Rantepao dengan Bandara Bua di Kabupaten Luwu melewati Bastem yang masih dianggap terisolir selama ini.

Jalan dua jalur selebar 7 meter yang menyambungkan Bua di Luwu dengan Rantepao di Toraja Utara ini menurut Nurdin Abdullah akan mencari daya dorong bagi pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Toraja.

Salah satu langkah untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata adalah pembangunan bandara. Dinamakan Bandara Internasional Toraja Buntu Kunik, proyek pelabuhan udara ini diproyeksikan rampung pada bulan Desember 2019 ini. Pembangunan landasan Bandara Buntu Kunik rencananya akan dimaksimalkan hingga sepanjang 2.600 meter.

Namun sampai Desember tahun 2019 anggaran hanya cukup untuk membangun 1.400 meter landasan dan bisa beroperasi pesawat ATR 72. Pembangunan terminal dan seluruh perangkat pelengkap terminal penumpang Bandara Buntu Kunik ditarget juga rampung akhir tahun ini. Khusus terminal dilokasikan anggaran Rp80 miliar.

Menurut Gubernur Nurdin Abdullah, kalau ruas jalan Bua-Ranteparo selesai tahun depan, bersamaan dengan selesainya pembangunan Bandara International Toraja di Buntu Kunik, kunjungan wisatawan ke Toraja diharap meningkat pesat. "Saya sangat yakin, kunjungan wisatawan ke Toraja ke depan akan banyak. Kalau di Toraja Utara bisa lewat Bandara Toraja dan bisa lewat Bandara Bua," jelasnya.

Dari sisi kesehatan, ambulans laut milik Pemprov Sulsel yang disumbang untuk Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) telah beroperasi. Sementara itu RS Regional Parepare yang bertindak sebagai rumah sakit regional pertama di luar Makassar akan hadir pada akhir tahun ini.

Rumah Sakit Regional Parepare akan melayani pasien penyakit tertentu dari kawasan Indonesia timur. Pemerintah Sulsel telah mengucurkan anggaran dalam bentuk bantuan keuangan daerah bawahan sebesar Rp75 miliar rupiah. RS Regional ini didukung 44 dokter spesialis, dilengkapi fasilitas Kilinik, minikafe, ICU umum dan ICU VIP, laboratorium, radiologi, serta 45 kamar operasi berstandar internasional.

Selain itu ada pula RS Regional Bone yang dianggarkan Rp100 miliar dengan rencana konstruksi setinggi empat lantai. RS Regional Palopo pun masuk dalam grand plan. Dianggarkan Rp150 miliar, rencana konstruksinya meliputi gedung setinggi tujuh lantai.

Gubernur Nurdin juga menyebut masa pemerintahannya menyaksikan peningkatan ekspor langsung dari Sulsel dari 136 Kontainer menjadi 4.000 Kontainer per Agustus 2019. Peresmian Makassar Now Port (MNP) Tahap IA pada November 2018 rupanya menjadi menjadi poin penting dalam pengembangan ekonomi di Sulsel dan Indonesia Timur.

Mega proyek tersebut memungkinkan kegiatan ekspor langsung dari Makassar ke Eropa, Amerika dan Asia. Sebelumnya, komoditi produk Sulsel harus melewati Pelabuhan Surabaya dan Pelabuhan Jakarta. Ekspor langsung diklaim menghemat waktu dan biaya. Peningkatan yang amat signifikan lantaran sebelumnya, pelabuhan kontainer Soekarno-Hatta disebut hanya mampu menampung 40 kontainer.

Ekspor langsung melalui MNP ini, menurut Nurdin Abdullah, akan memangkas jangka waktu tempuh ke negara tujuan sampai 14 hari. "Ekspor ke Jepang dan Eropa sekarang hanya 12 hari dari 26 hari kalau diekspor melalui Surabaya atau Jakarta," jelas Nurdin Abdullah.

Klaim capaian lainnya adalah kenaikan pangkat otomatis 2.000 lebih ASN di lingkup Pemerintah Sulsel pada Oktober 2019. Kenaikan pangkat otomatis ini menjadi program pelayanan Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

Langkah ini disebut demi perbaikan layanan sekaligus memberi kenyamanan kerja bagi ASN di lingkup Pemprov. "Tidak ada lagi pegawai yang urus berkas kalau mau naik pangkat. Begitu juga kalau mau pensiun duduk manis di rumah saja nanti datang surat keputusan pensiun," papar Nurdin Abdullah.

Klaim terakhir adalah penyelamatan aset daerah sebesar Rp3,2 triliun yang bersember dari Diknas, Dishut, Distamben, Dishub, Dinas Perikanan dan SDM. Yang terbaru, langkah pengembalian sebagian aset milik PT Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) oleh Pemprov Sulsel.

Sebanyak sembilan aset YOSS tersebut antara lain kompleks Stadion Mattoanging di Jalan Cendrawasih, pacuan kuda di Jalan Mallengkeri, lapangan tembak di Panaikang hingga lapangan tenis di Jalan La Madukelleng. Ada juga aset Stadion Barombong yang sebelumnya dipegang oleh pihak swasta.

Ada juga aset berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial dari PT Gowa Makassar Tourism Development di kawasan yang selama ini dikenal sebagai Tanjung Bunga seluas 3.35 hektare senilai Rp2,8 triliun.

Belum genap setahun memerintah Sulsel, Nurdin Abdullah diterpa polemik. Hak angket dilayangkan anggota DPRD Sulawesi Selatan lantaran menemukan dugaan dualisme kepemimpinan. Dualisme ini diduga berujung pada kontroversi pelantikan 193 pejabat di lingkaran Pemprov, manajemen ASN tak sesuai undang-undang, dugaan KKN dalam penempatan jabatan, dicopotnya pejabat pimpinan tinggi prtama serta rendahnya realisasi APBD.

Isu pemakzulan berhembus kencang dari medio Juli hingga Agustus silam. Rapat dengar pendapat hingga permintaan pertanggung jawaban bak serangkaian episode yang saling tarik ulur. Wacana agar berkas penyelidikan diserahkan oleh Panitia Angket ke Mahkamah Agung, lalu diteruskan ke KPK - Kejaksaan, sempat mengemuka.

Pada akhirnya, sebanyak tujuh poin dari panitia angket telah ditetapkan. Mulai dari permintaan kepada MA untuk memeriksa pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan, pemintaan Kejaksaan - KPK - Menteri Dalam Negeri untuk mengambil tindakan hingga permintaan agar Nurdin mencopot nama-nama yang terbukti melawan hukum.

Hingga hari ini (10/9), ujung dari hak angket tersebut belum terlihat. DPRD Sulsel belum mengeksekusi hasil pengusutan Panitia Khusus Hak Angket yang merekomendasikan agar Gubernur Nurdin di bawa ke Mahkamah Agung.