Cara Cek Daftar Jemaah Haji Berangkat Tahun Ini

Untuk mengecek daftar nama jemaah haji reguler yang berhak atas pelunasan atau berangkat pada tahun ini, kunjungi laman Kemenag lewat browser di komputer atau HP, pada alamat haji.kemenag.go.id.

Pada laman tersebut, cari dan klik tautan "BERHAK LUNAS HAJI REGULER TAHUN 1443H/2022M". Tautan itu berisi informasi daftar jemaah dari 34 provinsi se-Indonesia.

Setelah tautan terbuka, akan muncul daftar jemaah haji reguler berhak berangkat 1443H/2022 yang diurutkan per provinsi. Kamu bisa membukanya melalui aplikasi pembaca pdf atau mengunduhnya.

Hilman mengatakan, Kemenag memverifikasi jemaah haji untuk memastikan bahwa yang berangkat tahun ini memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Syaratnya antara lain, maksimal berusia 65 tahun per 30 Juni 2022 serta sudah menerima vaksinasi COVID-19.

Setelah memastikan dirinya masuk daftar, jemaah haji bisa segera memproses konfirmasi keberangkatan melalui bank tempatnya mendaftar. Konfirmasi dibuka pada 9-20 Mei 2022.

“Saya minta, jemaah yang sudah ditetapkan berhak berangkat tahun ini segera mempersiapkan diri dengan baik. Jangan lupa melakukan konfirmasi keberangkatan pada bank tempat mendaftar,” kata Hilman.

Hilman mengatakan bahwa Arab Saudi menetapkan kuota haji Indonesia tahun ini hanya 100.051 orang. Jumlah ini terdiri atas: 92.825 kuota jemaah haji regular, 7.226 kuota jemaah haji khusus, dan 1.901 kuota petugas. Semuanya berkurang dari kuota normal.

“Saya berharap semua saling memberi semangat. Jemaah yang berangkat memberi semangat kepada yang belum berangkat dan mendoakan semoga segera mendapat giliran. Demikian juga jemaah yang belum berangkat, memberi semangat pada mereka yang akan berangkat tahun ini dan mendoakan semoga sehat dan mendapat haji mabrur,” kata Hilman.

Berkenaan dana haji, Hilman menegaskan bahwa itu tidak lagi dikelola Kementerian Agama, melainkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kementerian Agama hanya mengelola biaya penyelenggaraan pada tahun berjalan setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Komisi VIII dan BPKH.

“Insya Allah seluruh proses manajemen pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji dilakukan secara transparan dan ditujukan untuk memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya kepada jemaah haji Indonesia,” terang Hilman.