Brimob NTB dan Gorontalo Bantu Pengamanan Pilkada Makassar
Makassar, IDN Times - Petugas polisi dari luar provinsi turut membantu pengamanan Pilkada Makassar 2020. Kapolrestabes Makassar Kombes Witnu Arif Laksana mengatakan pihaknya menerima bantuan personel Brimob Nusantara berjumlah dua satuan setingkat kompi (SSK).
Makassar membutuhkan bantuan petugas Brimob dari luar, sebab personel Brimob Polda Sulsel disebar ke 12 daerah lain penyelenggara pilkada serentak.
"Kita di -backup dari Brimob Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Brimob Gorontalo. Totalnya kurang lebih 200 anggota Brimob," kata Witnu saat ditemui dalam apel gelar pasukan pengamanan Pilkada Makassar di Lapangan Karebosi, Senin (7/12/2020).
1. Keamanan Pilkada Makassar dianggap rawan
Witnu menerangkan, bantuan personel akan bergabung dengan 2.962 petugas gabungan TNI-Polri yang bertugas mengamankan Pilkada Makassar. Petugas bakal berjaga di semua tempat pemugutan suara (TPS) serta titik-titik strategis, seperti kantor KPU dan Bawaslu.
Untuk mengantisipasi potensi kerawanan, petugas keamanan diterjunkan dengan dilengkapi alat operasional penanggulangan kerusuhan.
"Itu karena kita sudah menentukan daerah kita ini rawan. Khususnya soal aspek keamanan," ujar Witnu.
2. Polisi bakal tindak tegas perusuh
Witnu menekankan bahwa petugas gabungan mengedepankan pendekatan persuarif dalam bertugas. Tapi dia juga mengingatkan bahwa polisi dapat bertindak tegas, terutama pihak yang dianggap mengganggu keamanan selama pilkada.
"Makanya kami imbau, kami ingatkan jangan sekali-sekali berbuat rusuh. Provokator akan berhadapan dengan hukum," kata Kapolres.
3. Masyarakat diminta langsung pulang setelah mencoblos di TPS
Witnu mengingatkan masyarakat menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 saat mencoblos di TPS. "Datang ke TPS menggunakan masker dan wajib mematuhi semua protokol," katanya.
Warga Makassar diharapkan menghindari kerumunan di TPS, yakni dengan langsung pulang ke rumah masing-masing setelah mencoblos.
"Apalagi kita sekarang penyebarannya (corona) masih fluktuatif. Jadi sebaiknya kita meminimalisir sedini mungkin dengan protokol kesehatan itu," ujar Witnu.
