Bendungan Budong-budong Diharap Jadi Solusi Masalah Banjir di Sulbar

Proyek Bendungan Budong-budong diproyeksikan memiliki manfaat besar terhadap sektor irigasi, pengendalian banjir, serta sumber air baku. Luas lahan irigasi yang dapat dilayani mencapai 3.047 hektare, sementara suplai air baku diperkirakan sebesar 0,41 meter kubik per detik.

Selain itu, bendungan akan memiliki potensi pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) berkapasitas 0,60 megawatt, serta kemampuan menekan debit banjir Q50 hingga 330,87 meter kubik per detik.

Keberadaan bendungan juga dipandang sebagai instrumen penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Dengan pengaturan air yang lebih baik, wilayah yang rawan kekeringan maupun banjir bisa lebih stabil dalam menjaga produktivitas pertanian dan menjaga kontinuitas pasokan air bagi masyarakat.

Saat meninjau progres pembangunan, Gubernur Suhardi Duka, memantau perkembangan pekerjaan, memastikan keamanan, serta mendengarkan laporan dari pelaksana dan instansi terkait. Dalam kesempatan itu, gubernur menyampaikan optimisme bahwa proyek akan rampung sesuai jadwal pada tahun 2027 dan segera beroperasi secara optimal.

“Semoga 2027 bisa selesai dan berfungsi dengan baik,” ucapnya.

Meski optimis, gubernur juga menyampaikan catatan penting kepada pihak perusahaan pelaksana terkait dengan mitigasi lingkungan, pengawasan, dan keterlibatan masyarakat serta pengusaha lokal untuk menghindari dampak negatif dan agar manfaat proyek bisa tepat sasaran.

Gubernur Suhardi Duka menekankan tiga aspek utama dalam pelaksanaan proyek ini: pengawasan yang ketat, pelibatan pengusaha lokal, dan mitigasi dampak lingkungan. Menurutnya, proyek sebesar ini tidak boleh hanya dinikmati oleh investor besar dari luar daerah; justru harus menjadi peluang pertumbuhan ekonomi lokal.

“Proyek ini juga harus menjadi lokomotif bagi tumbuhnya ekonomi lokal. Jangan hanya perusahaan besar dari luar yang diuntungkan,” ujarnya.

Dalam hal transparansi dan akuntabilitas, gubernur meminta agar seluruh proses pengadaan hingga pelaksanaan dapat dibuka (transparan), agar publik dan pihak terkait bisa memantau. Dukungan aparat keamanan, termasuk Kapolda, pun dianggap penting agar tidak terjadi penyimpangan dan agar pembangunan berjalan lancar.