Begini Harapan Ketua BEM Unhas dan Presma UNM di HUT ke-75 RI

Lebih jauh Fatir menyoroti perihal janji pendidikan gratis yang dianggap tidak mampu dijalankan lantaran anggarannya yang telah disunat habis oleh koruptor. Selain itu, ia turut menyayangkan sikap pemerintah dalam masalah penggelapan dana negara. "Pemerintah lebih berfokus pada oknum pelaku ketimbang (memperbaiki) sistem)," lanjut Fatir.

Harapan kedua adalah menjegal oligarki. Tentu saja ini berhubungan dengan polemik Omnibus Law, dengan turunan UU Cipta Lapangan Kerja, yang dianggap oleh banyak kalangan cuma menguntungkan pihak-pihak tertentu.

"Yang mengkhawatirkan adalah, sepertinya, dalam pembahasannya mengandung unsur-unsur kepentingan dari para oligarki. Jika oligarki ini bisa dijegal, maka kekhawatiran masyarakat akan menurun," papar pemuda kelahiran Pangkep, 4 Mei 1997, itu.

Ketiga, Fatir berharap agar masyarakat lebih meningkatkan toleransi. Sebagai negara majemuk dengan beragam suku, agama dan budaya, menguatnya intoleransi selama beberapa tahun terakhir menjadi gejala gawat atas persatuan. Tak hanya perihal identitas, intoleransi dan kecurigaan berlebih menurutnya telah merambah bidang profesi.

Contohnya yakni para tenaga medis di masa pandemik COVID-19, yang belakangan mendapat intimidasi. "Sebagian masyarakat menganggap bahwa tenaga medis hanya bekerja untuk kepentingannya saja. Padahal mereka bekerja untuk rakyat dalam menyelesaikan pandemi ini," pungkasnya.

Sementara itu, Muhammad Aqsha B.S. selaku Presiden BEM UNM turut menyoroti Omnibus Law lantaran dianggap lebih banyak merugikan ketimbang mendatangkan untung untuk masyarakat.

"Kami dengan tegas menyatakan penolakan. Ada persoalan buruh dan lain-lain dalam rancangannya, termasuk kehendak menyederhanakan banyak aturan-aturan. Belum lagi persoalan dampak lingkungan," tegas Aqsha.

Ia turut mengangkat masalah yang sedang dihadapi nelayan Pulau Kodingareng, sejak keberadaan tambang pasir berpotensi mengancam aktivitas melaut dan mencari nafkah.

Kedua yakni upaya menghadirkan pendidikan yang terjangkau, terutama di tingkat perguruan tinggi. Menurutnya, komersialisasi dan liberalisasi pendidikan membuat upaya masyarakat mengakses bangku sekolah kian sempit dari hari ke hari.

Lebih jauh, ia meminta agar Mendikbud Nadiem Makarim memberi solusi nyata atas kebijakan pemotongan SPP sebesar 50% bagi seluruh mahasiswa di Indonesia. Jalan keluar didesak muncul dari Nadiem sendiri alih-alih menyerahkan otoritas pemotongan kepada pihak rektorat universitas.

"Tolong Mendikbud tidak melempar tanggung jawab ini kepada rektor-rektor seluruh kampus. Nadiem Makarim harus menyelesaikan persoalan ini yang sama-sama kita tunggu sebagai mahasiswa," lanjut Aqsha.

Harapan terakhir, ia berharap agar bidang kesehatan bisa terus didukung terutama di masa pandemik COVID-19. Ia berharap tangan-tangan nakal yang ingin mencari untung dari situasi genting bisa segera dijerat hukum.

"Pandemi harusnya tidak dijadikan lahan bisnis. Tapi yang harus dicari adalah bagaimana wabah bisa dituntaskan sebab sangat mengganggu kehidupan masyarakat," tandas Aqsha.