Bapenda Sulsel Usul Kenaikan BBNKB, Pajak Kendaraan Tetap

Sekretaris Bapenda Sulsel, Andi Satriady Sakka, memastikan kabar kenaikan PKB yang beredar di media sosial tidak benar. Ia menjelaskan, yang tengah dibahas dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) adalah perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pembahasan itu, tidak ada usulan kenaikan tarif PKB.

“Tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Yang diusulkan adalah penyesuaian tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan pertama atau kendaraan baru. Sementara BBNKB kedua dan seterusnya justru digratiskan,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, tarif BBNKB penyerahan pertama diusulkan naik dari 7 persen menjadi 10 persen. Kenaikan itu hanya berlaku untuk transaksi kendaraan baru dari dealer kepada pemilik pertama.

Andi Satriady mengatakan tarif BBNKB Sulsel saat ini masih tergolong lebih rendah dibanding banyak provinsi lain. Saat ini Sulsel menerapkan tarif 7 persen, setara dengan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

Ia menilai penyesuaian tarif dibutuhkan untuk menjaga struktur penerimaan daerah setelah penerapan opsen BBNKB dan kebijakan penghapusan BBNKB kedua.

“Tarif BBNKB Sulsel saat ini relatif lebih rendah dibandingkan sebagian provinsi lainnya. Penyesuaian tarif diperlukan untuk menyeimbangkan struktur penerimaan daerah pasca penerapan opsen BBNKB dan penghapusan BBNKB kedua,” jelasnya.

Selain itu, Bapenda Sulsel juga mengusulkan penyesuaian tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari 7,5 persen menjadi 10 persen. Penyesuaian itu disebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Di tengah isu kenaikan pajak, Pemprov Sulsel saat ini justru menjalankan program pembebasan denda PKB untuk masyarakat. Program itu berlangsung sejak 1 hingga 30 Juni 2026.

Melalui kebijakan tersebut, wajib pajak mendapatkan pembebasan denda PKB sebesar 100 persen. Selain itu, ada pengurangan pokok pajak sebesar 50 persen bagi kendaraan yang jatuh tempo pembayaran pada 2025 maupun tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan ini diharapkan mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Selain itu, Pemprov Sulsel juga menghadirkan Program Gebyar Pajak dengan berbagai hadiah seperti mobil, paket umrah, sepeda motor, televisi, kulkas, hingga mesin cuci sebagai bentuk apresiasi bagi wajib pajak yang taat.