Bahas UMP 2027, Gubernur Sulsel Serap Aspirasi Serikat Buruh dan Pengusaha

14 Nov 2026, 09:46 WIBKota Makassar3 min read

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menggelar silaturahmi bersama serikat pekerja/serikat buruh, unsur Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, serta perangkat daerah di rumah jabatannya, Jumat (13/11/2026). (Dok. Humas Pemprov Sulsel)

Intinya Sih

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mulai membahas persiapan penetapan UMP 2027 bersama serikat pekerja, pengusaha, Dewan Pengupahan, LKS Tripartit, dan perangkat daerah.
Penetapan UMP 2027 akan mengacu pada peraturan, pedoman teknis pemerintah pusat, serta data statistik resmi; pemerintah menekankan dialog terbuka untuk mencari solusi ketenagakerjaan.
FSPMI Sulsel menuntut UMP setara 100 persen KHL dan UMSP 5 persen di atas UMP, sementara Disnakertrans masih menunggu formula Kemenaker.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Makassar, IDN Times - Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, mulai membahas persiapan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 bersama serikat pekerja, pengusaha, dan unsur Dewan Pengupahan. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah tuntutan buruh agar upah minimum tahun depan ditetapkan setara 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Silaturahmi yang berlangsung di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (13/11/2026), menjadi ruang bagi para pihak untuk menyampaikan aspirasi dan membahas persoalan ketenagakerjaan. Pertemuan itu juga melibatkan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit dan sejumlah perangkat daerah.

Andi Sudirman mengatakan komunikasi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha penting untuk membangun kesepahaman dalam menentukan kebijakan pengupahan. Menurutnya, pembahasan perlu dilakukan secara terbuka agar setiap persoalan ketenagakerjaan bisa dicarikan solusi bersama.

1. Pembahasan UMP berpedoman pada aturan perundang-undangan

ilustrasi upah pekerja (IDN Times/Aditya Pratama)

Andi Sudirman menegaskan proses penetapan UMP Sulsel 2027 harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis dari pemerintah pusat. Data statistik resmi juga menjadi salah satu landasan dalam penghitungan dan penyusunan rekomendasi upah minimum.

"Ini menjadi rutinitas untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kita membahas apa yang terjadi dan mencari solusi bersama," ujarnya.

Dia berharap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel semakin memahami kondisi, kebutuhan, serta aspirasi para pekerja. Pemerintah juga ingin pembahasan kebijakan pengupahan lebih konkret, terutama dalam memperhatikan kesejahteraan buruh.

"Kami memetakan bagaimana roadmap perjalanan kita ke depan. Ruang inilah tempat kita bersilaturahmi untuk menghadirkan solusi," ungkapnya.

2. Buruh Sulsel tuntut UMP setara 100 persen KHL

Massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis (5/11/2026). IDN Times/Asrhawi Muin

Sebelumnya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sulsel menyampaikan sejumlah tuntutan Dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sulsel pada 5 November 2026. Buruh meminta UMP 2027 ditetapkan setara 100 persen KHL.

Sekretaris DPW FSPMI Sulsel, Taufik, juga mengusulkan penggunaan faktor alfa 0,9 dalam formula penghitungan upah minimum. Berdasarkan perkiraan mereka, usulan tersebut berpotensi menghasilkan kenaikan UMP sekitar 7,5 hingga 9,5 persen pada 2027.

Selain itu, buruh meminta pemerintah menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebesar 5 persen di atas UMP. Mereka menilai kenaikan upah diperlukan untuk meningkatkan daya beli pekerja sekaligus mendorong perputaran ekonomi.

3. Disnakertrans Sulsel maasih tunggu formula dari pusat

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan Jayadi Nas. (IDN Times/Asrhawi Muin)

Kepala Disnakertrans Sulsel, Jayadi Nas, menyatakan pemerintah daerah belum bisa memastikan formula penghitungan UMP 2027. Pemprov Sulsel masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyusul penyesuaian regulasi di bidang pelindungan ketenagakerjaan.

Jayadi menyebut sejumlah indikator yang perlu diperhatikan dalam penghitungan upah minimum, antara lain KHL, inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data KHL yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menjadi salah satu acuan dalam proses tersebut.

Dalam pertemuan dengan serikat pekerja dan pengusaha, Andi Sudirman mengajak seluruh pihak menjaga dialog terbuka dan saling menghormati. Serikat pekerja diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan data dan argumentasi terukur, sedangkan pengusaha diminta transparan mengenai kondisi usaha, produktivitas, biaya, dan kemampuan perusahaan.

"Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dialog, menyediakan data, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan," jelasnya.