Makassar, IDN Times - Menghadapi debat publik kedua Pilkada Makassar 2020, Munafri Arifuddin - Abdul Rahman Bando atau Appi-Rahman, tidak memiliki persiapan khusus.
Juru Bicara Tim Pemenangan Appi-Rahman, Fadli Noor, mengatakan paslon nomor urut 2 itu telah menguasai tema debat yang sesuai dengan visi misi Appi-Rahman.
"Sehingga tidak sulit untuk disampaikan kembali dalam debat nanti," kata Fadli via Whatsapp, Jumat (20/11/2020).
Fadli pun mengatakan, ada sejumlah evaluasi dari pihaknya untuk pelaksanaan debat publik pertama. Salah satunya mengenai durasi waktu yang terbilang minim dan mekanisme tanya jawab.
Fadli mengatakan timnya sudah pernah menyampaikan hal ini secara resmi ke KPU. Dia berharap KPU dapat menyesuaikan durasi secara rasional agar debat kandidat sebagai salah satu sarana kampanye yang difasilitasi KPU dapat tercapai tujuannya.
"Tujuan kampanye kan agar masyarakat dapat melihat gagasan politik kandidat. Jika durasi tidak rasional, maka tujuan kampanye tidak tercapai," katanya.
Debat publik Pilkada Makassar dijadwalkan pada Selasa, 24 November 2020 di Jakarta. Debat publik kedua akan mengusung tema reformasi birokrasi, pelayanan publik, penataan kawasan perkotaan, dan ekonomi.
Menurut Fadli, Appi-Rahman tentu sudah sangat siap tampil di debat publik kedua. Apalagi jika berkaca pada penampilannya pada debat pertama lalu.
"Sangat siap, publik juga bisa menilai saat debat pertama bagaimana pasangan Appi-Rahman menyampaikan gagasan tanpa contekan dan saling mengisi antara Pak Appi dan Pak Rahman," kata Fadli.
Pada debat pertama lalu, sempat terjadi insiden penikaman terhadap salah satu anggota Times Appi - Rahman saat acara debat tengah berlangsung. Karena hal ini, Timses Appi - Rahman meminta agar debat kedua dilaksanakan di Makassar.
Namun KPU Makassar akhirnya tetap memutuskan debat publik kedua dilaksanakan di Jakarta. Keputusan ini juga diambil setelah berkoordinasi dengan aparat kepolisian.
Dengan pelaksanaan debat kedua tetap dilaksanakan di Jakarta, kata Fadli, pihaknya berharap KPU mengoptimalkan koordinasi dengan Polda Sulsel dan Polda Metro Jaya agar menghalangi segala bentuk pengerahan dan pengumpulan massa di stasiun TV yang ditunjuk.
"KPU bersama kepolisian harus mengoptimalkan mekanisme intelijen untuk mengantisipasi pergerakan massa sebagaimana pada debat pertama...," kata Fadli.