Anggaran Drainase Makassar Naik Rp5,4 Miliar, PKS Minta Genangan Berkurang

30 Sep 2026, 20:44 WIBKota Makassar2 min read

Ashrawi Muin

News

Channel

Add Us on Google

Anggaran Drainase Makassar Naik Rp5,4 Miliar, PKS Minta Genangan Berkurang

Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kota Makassar Rezeki Nur menyampaikan pandangan akhir fraksi dalam Rapat Paripurna Kedelapan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Balai Kota Makassar, Rabu (30/9/2026). IDN Times/Asrhawi Muin

Intinya Sih

Fraksi PKS DPRD Makassar menyoroti kenaikan anggaran drainase dari Rp50,87 miliar menjadi Rp56,33 miliar serta air minum dari Rp19,46 miliar menjadi Rp24,96 miliar dalam APBD Perubahan 2026.
PKS meminta anggaran drainase difokuskan pada titik genangan dan tingkat kerawanan, sementara penyediaan air minum diprioritaskan bagi wilayah dengan akses air bersih terbatas saat kemarau.
PKS mendesak Pemkot Makassar memantau dokumen, pengadaan, realisasi fisik, dan keuangan secara berkala, serta menyiapkan tender dini untuk mencegah pekerjaan menumpuk di akhir tahun.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Makassar, IDN Times - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar menyoroti kenaikan anggaran program drainase dan penyediaan air minum dalam APBD Perubahan 2026. PKS meminta tambahan anggaran tersebut diterjemahkan menjadi hasil yang konkret bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS, Rezeki Nur, dalam Rapat Paripurna Kedelapan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu (30/9/2026).

Rezeki mengatakan anggaran Program Pengembangan Sistem Drainase meningkat dari sekitar Rp50,87 miliar menjadi Rp56,33 miliar. Sementara anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum naik dari sekitar Rp19,46 miliar menjadi Rp24,96 miliar.

"Fraksi PKS secara khusus menyoroti persoalan banjir dan genangan, drainase, jalan lingkungan, sanitasi, persampahan, dan ketersediaan air bersih yang masih menjadi aspirasi masyarakat," kata Rezeki.

1. PKS minta penanganan drainase berbasis titik genangan

Ilustrasi drainase. Dok: istimewa

Menurut Rezeki, tambahan anggaran drainase harus diarahkan pada wilayah yang memang membutuhkan penanganan. Program tersebut diminta berbasis pada titik genangan dan tingkat kerawanan.

PKS juga meminta pemerintah memastikan peningkatan anggaran berdampak nyata terhadap penanganan genangan. Berkurangnya genangan dan banjir diharapkan dapat menjadi hasil dari program tersebut.

"Fraksi PKS meminta agar tambahan anggaran tersebut diterjemahkan menjadi target lokasi dan hasil yang konkret," katanya.

2. Air bersih jadi perhatian saat kemarau

Ilustrasi air bersih (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Selain drainase, PKS menyoroti kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah Makassar. Rezeki mengatakan masih terdapat masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih saat kemarau berkepanjangan.

Menurutnya, program penyediaan air minum perlu memprioritaskan wilayah yang akses air bersihnya masih terbatas. Program tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

"Penanganan drainase hendaknya berbasis pada titik genangan dan tingkat kerawanan, penyediaan air bersih diprioritaskan bagi wilayah yang aksesnya masih terbatas," katanya.

3. PKS minta pekerjaan tidak menumpuk di akhir tahun

Ilustrasi proyek (IDN Times/Ervan)

Rezeki juga menyoroti potensi penumpukan pekerjaan dan pencairan anggaran menjelang akhir tahun. Menurutnya, hal tersebut perlu diantisipasi melalui pemantauan pelaksanaan program secara berkala.

PKS meminta Pemkot Makassar memperkuat pemantauan terhadap kesiapan dokumen dan proses pengadaan setiap program. Pengawasan juga perlu mencakup realisasi fisik dan keuangan.

"Fraksi PKS meminta komitmen tersebut benar-benar dilaksanakan agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan dan pencairan anggaran pada akhir tahun," katanya.

Selain itu, PKS mendorong Pemkot Makassar menyiapkan tender dini untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Upaya tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program tidak kembali menumpuk menjelang akhir tahun.