6000 Lulusan SD Tak Tertampung SMP Negeri pada PPDB 2021 di Makassar
Makassar, IDN Times- Sekitar 6.000 lulusan SD tak tertampung di SMP Negeri pada pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Makassar, Sulawesi Selatan. Pasalnya, daya tampung SMP Negeri di Makassar terbatas.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Nielma Palamba, mengatakan daya tampung SMP Negeri belum sebanding dengan jumlah lulusan SD pada PPDB 2021 yang mencapai sekitar 12.000 anak.
"Kurang lebih 50 persen. Karena tamatannya itu 12.000 tamatan SD yang memperebutkan SMP yang hanya 55. Jadi yang tertampung hanya kurang lebih 6.000-an," kata Nielma yang ditemui di Balaikota Makassar, Rabu (30/6/2021).
1. Bisa mendaftar di SMP swasta
Menurut Nielma, orangtua peserta didik tidak perlu khawatir dengan kondisi ini. Karena para lulusan SD yang tidak tertampung di SMP Negeri bisa mendaftar di SMP swasta. Apalagi menurut Nielma, sudah banyak juga sekolah swasta yang meringankan biaya sekolah.
"Orang cuma mau masuk di negeri. Padahal kan swasta ada. Kita sudah koordinasi dengan sekolah swasta, sudah ada beberapa yang akan memberikan sekolah gratis," kata Nielma.
2. Sekolah swasta siap menerima siswa gratis
Menurut Nielma, kualitas sekolah swasta juga sama dengan sekolah negeri. Bahkan tak sedikit yang kualitasnya melampaui sekolah negeri. Pihaknya pun berupaya supaya lulusan SD bisa tertampung di sekolah swasta tanpa memberatkan.
"Kurang lebih 65 sekolah swasta yang mau menerima siswa gratis kalau misalnya sudah tidak tertampung dan ada swasta yang mau menerima," kata NIelma.
3. PPDB jalur zonasi telah selesai
Adapun proses pendaftaran PPDB jalur zonasi telah berlangsung sejak 21 - 25 Juni 2021. Setelah itu, jalur non zonasi akan berlangsung mulai 1 - 3 Juli 2021. Jalur non zonasi meliputi jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan orangtua.
Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau penyandang disabilitas. Jalur perpindahan orangtua ditujukan bagi pendaftar dari luar daerah yang bersangkutan dikarenakan orangtuanya pindah domisili karena tugas. Jalur prestasi ditentukan berdasarkan nilai rapor, prestasi di bidang akademik dan non akademik.
"Jadi afirmasi itu meng-upload data miskin. Kami sudah bersinergi dengan Dinas Sosial. Sudah ada link dari Dinas Sosial yang bisa memverifikasi ketika warga meng-upload dokumennya maka akan diverifikasi lewat link BBP3KS milik Kementerian Sosial," kata Nielma.
