Serapan APBD Sulsel Rendah, Nurdin Abdullah Soroti OPD
IDN Times/Asrhawi Muin
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Meski sudah memasuki triwulan ke-III, serapan anggaran APBD Sulsel tahun 2019, masih terhitung rendah padahal tahun anggaran sebentar lagi akan berakhir.
Tercatat anggaran tersebut baru terealisasi sebanyak 54,46 persen atau sebesar Rp5,39 triliun dari total APBD Sulsel 2019 yang berjumlah Rp9,9 triliun.
Hal itu disampaikan oleh Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Rudy Djamaluddin dalam Rapat Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sulsel yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin (18/11).
1. Jadwal pencairan kegiatan OPD yang diundur jadi penyebab
IDN Times/Asrhawi MuinRudy dalam laporannya mengatakan, masih rendahnya penyerapan anggaran ini diakibatkan oleh beberapa OPD yang menjadwalkan pencairan kegiatan dalam aliran kas berada pada triwulan ke-IV.
"Di samping itu, beberapa kegiatan OPD yang bersifat fisik sementara dalam proses penyelesaian administrasi untuk pencairan," lanjut Rudy.
2. Gubernur sesalkan rendahnya serapan APBD
IDN Times/Asrhawi MuinGubernur Sulsel Nurdin Abdullah pun menyesalkan terkait masalah rendahnya penyerapan APBD Sulsel tahun 2019 ini. Menurutnya, hal ini menjadi tanggung jawab bagi masing-masing OPD. Maka dari itu, Nurdin menjadikannya sebagai catatan penting.
"Makanya itu menjadi catatan penting bagi pemerintah. Kenapa sampai rendah. Makanya saya bilang, kita ini bekerja harus pakai hati. Dana yang kita kelola ini adalah uang rakyat. Semakin lambat kita serap, semakin rakyat tidak menikmati," kata Nurdin yang ditemui setelah rapat tersebut.
Baca Juga: TPID Sulsel Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Natal dan Tahun Baru
3. Nurdin minta OPD tidak berpikir SILPA
IDN Times/Asrhawi MuinMenurut Nurdin, penyerapan APBD harus dipercepat agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Dia tak ingin jika sisa anggaran itu nantinya harus berakhir menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) karena masa tahun anggarannya telah berakhir.
"Makanya saya selalu ingatkan jangan selalu berpikir Silpa. Anggaran itu lebih baik diserap lebih cepat, dimanfaatkan oleh masyarakat dari pada di-Silpa-kan. Itukan namanya menunda kebutuhan masyarakat," tandasnya.
Baca Juga: Kunjungan ke Luar Daerah, DPRD Sulsel Belum Bahas RAPBD 2020
