TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Bappenas Gelar FGD di Unhas, Membahas Bidang Hukum dan Regulasi 

FGD sebagai bahan background study RPJMN dan RPJPN

Kementerian PPN/Bappenas menggelar FGD di Fakultas Hukum Unhas, Kamis (4/8/2022)/Kementerian PPN Bappenas RI
Verified
Irwan Idris

Makassar, IDN Times - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI menggelar focus group discussion atau FGD di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (4/8/2022).

Staf Direktorat Hukum Bappenas, Mushaddiq Amir mengatakan, FGD di Unhas merupakan rangkaian kegiatan yang digelar untuk menyusun background study atau kajian pendahuluan terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam lingkup hukum dan regulasi.

"RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Masa rencana pembangunan sebelumnya sudah akan berakhir, maka kita ingin melakukan background study yang baru," kata Mushaddiq kepada IDN Times, Kamis.

1. Tiga isu yang dibahas

Kementerian PPN/Bappenas menggelar FGD di Fakultas Hukum Unhas, Kamis (4/8/2022)/Kementerian PPN Bappenas RI

Kegiatan FGD Bappenas RI di Unhas, kata Mushaddiq, membahas tiga isu yang dibutuhkan untuk penyusunan kajian pendahuluan rencana pembangunan nasional di masa mendatang. Itu dilakukan demi kesinambungan pembangunan kedepan.

"Kelembagan hukum, isu pembaruan hukum perdata, dan isu hukum dan teknologi informasi," kata Mushaddiq.

2. FGD digelar dua kali di Unhas

Kementerian PPN/Bappenas menggelar FGD di Fakultas Hukum Unhas, Kamis (4/8/2022)/Kementerian PPN Bappenas RI

Pelaksanaan FGD di Unhas, jelas Mushaddiq, dilaksanakan dua kali. Pada Rabu, 3 Agustus kemarin, Bappenas mengundang sekitar 30 peserta dari berbagai pemangku kepentingan. Sementara FGD yang lebih besar digelar hari ini.

"FGD besar mengundang kementerian, lembaga, akademiisi fakultas hukum di Makassar dan juga NGO," tambah Mushaddiq.

Sementara narasumber yang dihadirkan antara lain, akademisi hukum dari Universitas Hasanuddin, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Universitas Gajah Mada, serta konsultan dan NGO.

"Ada dari hakim Pengadilan Tinggi Makassar," katanya.

Baca Juga: Kunjungi Unhas, PM Australia: Peluang Besar Membangun Kemitraan

Topik:
Bappenas
unhas
regulasi
makassar
pembangunan indonesia
Update me
Berita Terkini Lainnya

Bendungan Pamukkulu di Takalar Siap Diresmikan Tahun Ini

Emil Dardak Kenang Pengalaman Kerja di World Bank di Usia 17

3 Anggota Jemaah Haji Wajo Pulang Lebih Awal, Ini Alasannya

Polisi Makassar Disuap Rp50 Juta Bebaskan Tahanan Narkoba, Benarkah?

Gelar Rakernas APEKSI, Danny: Buktikan Makassar Bukan Kota Tawuran

Rakernas APEKSI, Bima Arya Dorong Pemerintah Kota Aktif Berkolaborasi

Emas 100 Gram Milik Jemaah Haji Makassar yang Dibeli di Makkah Imitasi

Jemaah Haji Makassar Beli Emas 100 Gram di Makkah Diperiksa Bea Cukai

Youth City Changers Buka Rangkaian Rakernas APEKSI XVI di Makassar

Parasut Tak Terbuka, Prajurit TNI AU Kecelakaan saat Terjun Payung