Sidang Praperadilan, Tersangka Terorisme Minta Hakim Bersikap Adil
Sidang gugatan praperadilan tersangka terorisme di Makassar terhadap Densus 88/LBH Muslim Makassar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Pihak tersangka terorisme di Makassar, MJ, kembali menegaskan soal gugatannya di sidang praperadilan terhadap Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri.
Melalui replik yang dilayangkan pada sidang di Pengadilan Negeri Makassar, Selasa (10/8/2021), pihak MJ mempersoalkan soal prosedur penangkapan oleh Densus.
"Pada intinya itu tidak sesuai prosedural saat penangkapan itu (MJ)," kata Abdullah Mahir, kuasa hukum yang diajukan oleh AZN, istri MJ.
Baca Juga: Praperadilan Densus 88 di Makassar Masuk Tahap Replik-Duplik
1. Densus dianggap tidak memberitahukan tujuan dan maksud penangkapan
Kuasa hukum Abdullah Mahir dan istri tersangka MJ, AZN dalam agenda sidang praperadilan menggugat Densus 88 di PN Makassar/LBH Muslim MakassarMJ ditangkap oleh tim Densus 88 di dekat rumahnya di Jalan Antang Raya, Kecamatan Manggala, Makassar pada 25 April 2021. Kata Abdullah, petugas kepolisian saat itu tidak menyertakan surat penangkapan dan penahanan.
Abdullah mengungkapkan, dalam replik yang diajukan, pihaknya membantah bahwa termohon memproses kasus ini secara profesional dan proporsional.
"Termohon tidak pernah memberitahukan maksud tujuan penangkapan dan penahanan," ujarnya.
2. Densus 88 diwakili bidang hukum Polda Sulsel
Kantor Pengadilan Negeri Makassar. IDN Times/Sahrul RamadanPemohon bertahan dengan dalil bantahan yang telah dilayangkan. Sementara termohon atau terguguat tim Densus 88 melalui bagian hukum Polda Sulsel akan memberikan bantahan kembali atau duplik dari replik pemohon pada sidang lanjutan, Selasa sore.
Polda dalam sidang 5 dan 6 Agustus 2021 lalu, bersikukuh bahwa proses penyelidikan hingga penyidikan kasus ini telah berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Baik itu penangkapan hingga penahanan tersangka MJ dan tersangka terorisme lainnya.
3. Pemohon memohon agar majelis hakim beri putusan dengan adil
(Ilustrasi palu sidang) IDN Times/Arief RahmatLebih lanjut, kata Abdullah, pihaknnya memohon kepada majelis hakim selalu pengadil dan pemeriksa permohonan untuk memutuskan perkara ini dengan bijak. Dia berharap putusan akhir sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.
"Apabila yang terhormat majelis hakim yang memeriksa permohonan status a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," katanya.
Baca Juga: Polisi Ringkus Terduga Teroris di Makassar, Terkait Jaringan Poso
