Kapolri Putuskan 14 Polsek di Sulsel Tidak Bisa Menyidik
Ilustrasi. Pemohon SKCK di Kantor Polrestabes Makassar. IDN Times/Polrestabes Makassar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Sebanyak 14 kepolisian sektor di wilayah Sulawesi Selatan diperintahkan fokus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya. Mereka diminta tidak menyidik perkara.
Kebijakan Kapolri itu disampaikan Kepala Polda Sulsel Irjen Merdisyam melalui keterangan tertulisnya yang diteirma jurnalis, Sabtu (22/5/2021).
"Berdasarkan Keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang dikeluarkan bersama 1.062 Polsek di seluruh Indonesia tidak bisa melakukan proses penyidikan," kata Merdisyam.
Baca Juga: Kapolri Putuskan 1.062 Polsek Tidak Lakukan Proses Penyidikan
1. Polsek itu tersebar di 6 daerah di Sulsel
Ilustrasi. Pemeriksaan remaja di Polrestabes Makassar/Polrestabes MakassarPolsek yang tidak lagi menyidik perkara tersebar di enam kabupaten di Sulsel. Masing-masing Polsek Balocci, Polsek Tondong Tallasa (Polres Pangkep), Polsek Gilireng (Polres Wajo), Polsek Bastem, Polsek Bupon (Polres Luwu), Polsek Benteng (Polres Kepulauan Selayar), Polsek Masamba, Polsek Limbong (Polres Lutra).
Kemudian, Polsek Sinjai Utara, Polsek Pulau IX (Polres Sinjai), Polsek Sopai, Polsek Tondon Nanggala, Polsek Sa’dan Balusu, Polsek Rindingallo (Polres Toraja Utara).
Polsek yang masuk daftar umumnya terletak di kawasan terpencil dan sulit dijangkau. Berbeda dengan polsek lainnya. 14 polsek itu diminta menampung dan meneruskan laporan perkara ke Polres di wilayahnya.
"Kebijakan itu berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021," ucap Merdisyam.
2. Jadi salah satu program prioritas Kapolri
Kapolda Sulsel Irjen Merdisyam saat memantau lokasi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulsel. IDN Times/Sahrul RamadanMerdisyam menjelaskan, SK Kapolri itu membahas tentang penunjukan kepolisian sektor hanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pada daerah tertentu. Surat perintah tersebut sudah mulai resmi diberlakukan sejak 23 Maret 2021.
Dalam keputusan tersebut, Kapolri memperhatikan soal program prioritas Comamnder Wish pada 28 Januari 2021 lalu.
"Langkah ini merupakan program prioritas di bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri," Merdisyam menerangkan.
3. Polsek yang terpilih telah dipertimbangkan kondisi wilayahnya
Ilustrasi garis polisi / Sahrul RamadanKepala Bidang Himas Polda Sulsel Kombes E Zulpan menambahkan, keputusan soal polsek sudah melalui dan berdasarkan sejumlah pertimbangan. Polsek yang masuk daftar dianggap memenuhi kriteria yaitu fokus pada program Polri di luar penanganan perkara.
Umumnya polsek yang masuk daftar cuma menerima maksimal 10 laporan polisi per tahun. "Kemudian, waktu tempuh ke Polres kurang dari satu jam dengan menggunakan sepeda motor maupun mobil," kata Zulpan.
Baca Juga: Lari dari Tugas, Dua Anggota Polrestabes Makassar Masuk DPO
