Bawaslu Makassar Proses Laporan soal Kandidat Kampanye di Luar Jadwal
Kantor Bawaslu Makassar. IDN Times / Aan Pranata
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar tengah menangani satu laporan terkait dugaan pelanggaran di pilkada setempat. Menurut laporan itu, salah satu pasangan calon disebut menyalahi aturan kampanye.
"Pelapor yang melaporkan dugaan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon," kata Komisioner Bawaslu Makassar Sri Wahyuni kepada jurnali, Kamis (22/10/2020).
Baca Juga: Debat Pilkada Makassar Angkat Tema Penanganan COVID-19
1. Paslon segera dimintai klarifikasi atas laporan masyarakat
Pengundian nomor urut Paslon Wali Kota Makassar di Hotel Harper Makassar, Kamis (24/9/2020). IDN Times/IstimewaSri mengatakan, pihaknya sudah menggelar pembahasan tahap pertama soal laporan itu bersama sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Tapi dia belum bersedia menyebut siapa paslon yang dilaporkan, dan kapan dugaan pelanggaran kampanye terjadi.
Bawaslu Makassar segera mengagendakan pemeriksaan tahap selanjutnya, dengan memanggil paslon bersangkutan.
"Kita akan lanjutkan, diproses klarifikasi dan lain-lain. Pemeriksaan alat bukti dan sebagainya," ucap Sri.
2. Dugaan bagi-bagi sembako tengah ditangani penyidik Gakkumdu
Potongan rekaman video. Danny Pomanto setelah diperiksa di Polrestabes Makassar/IstimewaSri juga menyinggung penanganan laporan lain di Bawaslu Makassar, yakni dugaan bagi-bagi sembako oleh pasangan calon Mohammad Ramdhan "Danny" Pomanto dan Fatmawati Rusdi. Kasus dugaan politik uang itu tengah ditangani oleh penyidik Gakkumdu.
"Sudah kami teruskan ke Polrestabes Makassar (penyidik Gakkumdu) dan dilanjutkan dalam proses penyidikan. Itu sudah menjadi kewenangannya penyidik," Sri menerangkan.
3. Ada 10 laporan yang diteruskan ke KASN
Petugas kepolisian berjaga di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (3/9/2020). (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)Di sisi lain, Bawaslu Makassar juga menerima sejumlah laporan soal dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN). Untuk kasus seperti itu, ada sepuluh laporan yang direkomendasikan kepada Komisi ASN (KASN) agar ditindaklanjuti.
Dugaan pelanggaran netralitas antara lain karena ASN terkait dengan aktivitas kampanye maupun tim pemenangan paslon di pilkada.
Baca Juga: Bawaslu: Perlu Perumusan Tata Laksana Pengawasan di TPS Pilkada 2020
