Polda Sulsel Tetapkan Eks Kadishub dan Anggota DPRD Tersangka Korupsi
Ditreskrimus Polda Sulsel merilis kasus korupsi dan kasus kriminal lainnya di Polda Sulsel, Senin (22/8/2022). (Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel), merilis tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan marka jalan yang dianggarkan pada tahun 2019 silam.
Kepala Subdit (Kasubdit) III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Fadly menyebutkan, ada tiga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
"Kasus 2019 ini ada tiga tersangka, jadi modusnya mark up, kemudian dikerjakan oleh pihak yang tidak berhak mengerjakan proyek itu," ungkap Fadly kepada wartawan saat rilis kasus di Polda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan 10, Senin (22/8/2022).
1. Polisi sebut tersangka mantan Kadis dan anggota DPRD
Markas Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) di Jl Perintis Kemerdekaan Km 17, Makassar. Dahrul Amri/IDN Times SulselKompol Fadly mengungkapkan, tiga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu berinisial GK, MII dan I. Tiga tersangka punya latar belakang pekerjaan berbeda, seperti eks Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Sulsel.
"Salah satunya kepala dinas (Kadis) dia adalah doktorandus (Drs) I salah satunya juga anggota dewan (MII) dan GK," ujarnya.
"(Peran) I itu sebagai pengguna anggaran, kalau GK itu direktur yang perusahaannya dipakai dan dipinjamkan ke MII yang tidak berhak dia pakai untuk bekerja dan MII ini tidak ada kaitannya (profesional) dengan pekerjaan tersebut," lanjut Fadly.
Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi Kontainer Makassar Recover Jalan di Tempat
2. Negara rugi Rp1 milliar lebih
Ilustrasi uang rupiah (IDN Times/Anggun Puspitoningrum).Akibat perbuatan ketiga tersangka, kata Kompol Fadly, negara rugi miliaran rupiah. Pasalnya proyek di Dinas Perhubungan Sulsel ini digelembungkan anggarannya. Modusnya, proyek dijalankan oleh pihak yang semestinya tidak berhak dan berkompeten, pihak itu ialah MII.
"Sehingga terdapat kerugian negara satu milliar lebih, kita kenakan pasal 3 subsider pasal 2 undang undang (UU Tipikor tahun 1999) tentang Korupsi. Dia (MII) masih aktif (anggota DPRD)," ungkap Fadly.
"Fakta perbuatan itu dengan pribadi, bukan berkaitan dengan lembaga, jadi jangan kamu kejar itu lembaganya (DPRD), karena lembaga itu terlalu mulia, kalau individu (MII) dia yang bersalah," sambungnya.
Baca Juga: Cabjari Makassar Kebut Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Smart Toilet
3. Berkas kasus P21 di Kejaksaan
Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Helmi Kwarta berbicara saat rilis kasus di Polda Sulsel, Senin (22/8/2022). (Istimewa)Sementara itu, Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Helmi Kwarta menyebutkan, dugaan kasus korupsi pada pengadaan fasilitas marka Jalan tersebut sudah masuk pada tahap 1 di Kejaksaan.
"Jadi kasus ini audah P21 tahap 1 dengan tiga tersangka berdasarkan dari alat bukti. Jadi ada dugaan mark up harga barang di proyek ini, dan hasil audit sudah digelar tim BPKP (Badan Penghitungan Keuangan Provinsi) dengan jumlah kerugian 1,3 m (milliar) tahun anggaran 2019," jelas Helmi.
Baca Juga: Dugaan Korupsi, Kejati Sulsel Periksa 700 Anggota Satpol PP Makassar
