Massa Buruh dan Mahasiswa di Makassar Desak DPRD Sulsel Cabut 3 UU
Puluhan massar melakukan demonstrasi depan gedung DPRD Sulsel, Kota Makassar. (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Puluhan massa yang tergabung dalam aliansi Protes Rakyat Indonesia (PRI), menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis siang (10/8/2023).
Massa yang diisi dari kalangan warga, mahasiswa dan buruh ini mendesak DPRD untuk mencabut tiga Undang-Undang (UU), UU nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, UU nomor 4 tahun 2023 dan Omnibus Law UU Kesehatan.
"Dalam beberapa tahun terakhir ini rakyat digempur berbagai regulasi yang merampas hak, kesejahteraan dan kebebesanya. Seperti kebijakan jahat di UU cipta kerja," ungkap koordinator lapangan, Kusnadi dalam keterangannya.
Pantauan IDN Times di lokasi aksi depan DPRD Sulsel, massa berorasi depan pintu gerbang DPRD dan menutup akses kendaraan yang hendak melewati bahwa jalan layang Fly Over antara Jalan Urip Sumoharjo dan AP Pettarani.
1. Tiga tahun rezim Jokowi UU Cipta Kerja buruk kepada buruh
Presiden Jokowi dan Ibu Iriana (dok. Sekretariat Presiden)Menurut Kusnadi, dalam 3 tahun terakhir di bawah rezim Jokowi pemberlakukan UU Cipta Kerja berdampak buruk kepada buruh, seperti para buruh dengan mudah kehilangan pekerjaan dan kehilangan haknya hingga 23 persen.
"Begitu juga dengan kaum tani kita, nasibnya semakin hancur karena semakin mudah dirampas tanahnya dengan berbagai cara, dan juga para tuan tanah dan negara semakin luas penguassan tanah dan mudah dapat konsesi," ujarnya.
2. Massa PRI minta pemerintah wujudkan jaminan sosial semesta
Ilustrasi demo buruh menolak Omnibuslaw (IDN Times/Indah Permata Sari)Selain menuntut cabut 3 UU itu, massa PRI juga meminta pemerintah mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat (JS3H) atau jaminan pekerjaan, jaminan upah dan jaminan sosial sejati, juga menolak RUU Sisdiknas.
"Ada 14 tuntutan yang kami serukan pada aksi hari ini, dimana kita jadikan gerakan ini sebagai garda terdepan melawan kebijakan anti rakyat rezim Jokowi. Untuk itu kita juga rakyat tertindas agar bersatu," Kusnadi menerangkan.
Dalam beberapa tuntutan lain PRI menyerukan tolak reklamasi pulau Lae-Lae Makassar, tetap melawan penggusuran Bara-barayya Makassar, tolah penggusuran pedagang di Pintu 0 kampus Unhas di Kecamatan Tamalanrea.
Wujudkan pendidikan gratis, selesaikan kasus pelanggaran hak pekerja di sejumlah perusahan BUMN, tolak perpanjangan HGU PTPN XIV Takalar, berikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja di Smelter Bantaeng.
Baca Juga: Warga Bara-Baraya Demo Menolak Penggusuran di Depan PN Makassar
3. KSPSI mendesak DPRD teruskan aspirasi ke pemerintah pusat
Massa buruh KSPSI Sulsel saat melakukan aksi depan kantor DPRD Sulsel, Kota Makassar. (Istimewa)Sementara itu pantauan demo buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel yang menggelar aksi dibawah Flyover, sebelumnya mendesak DPRD untuk menyampaikan tuntutan mereka ke pusat.
"Kami tadi melakukan aksi di DPRD Sulsel juga dan menyampaikan aspirasi kami diteruskan ke pemerintah pusat, salah satu tuntutan kami adalah mencabut UU tentang cipta kerja," jelas ketua KSPSI Sulsel, Basri Abbas.
"Termasuk juga kami minta mencabut Omnibus Law UU Kesehatan yang pada intinya meliberalisasi sektor kesehatan yang mana bisa mengancam jeminan sosial, dengan menghilangkan belanja wajib APBN," tambahnya.
Diketahui, puluhan buruh KSPSI Sulsel ini tidak hanya melakukan aksi di Flyover tapi juga menuju ke sejumlah titik seperti di Bank Mega Jalan Ahmad Yani dan depan gerbang Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar.
Baca Juga: Demo Hardiknas, Mahasiswa Makassar Bentrok dengan Kelompok Misterius
