Bicara di UNM, Ganjar Beri Skor 5 Penegakan Hukum di Era Jokowi
Calon presiden Ganjar Pranowo berbicara pada sarasehan IKA Universitas Negeri Makassar di Hotel Four Points di Makassar, Sabtu (18/11/2023). (IDN Times/Dahrul Amri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Calon presiden Ganjar Pranowo menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo terus menurun. Ganjar memberikan penilaian sebesar 5 dari skala 10 terkait hal tersebut.
Hal itu disampaikan Ganjar saat menghadiri dialog capres pada sarasehan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar di Hotel Four Points by Sheraton di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11/2023).
"Penegakan hukum di Indonesia sekarang menurun, jeblok. Poinnya lima," kata Ganjar di depan ribuan alumni UNM.
Dialog capres menghadirkan sejumlah narasumber sebagai penanggap, salah satunya Rocky Gerung. Sesi lain dialog dihadiri calon presiden Anies Baswedan. Panitia juga mengundang capres Prabowo Subianto, tapi tidak datang.
Baca Juga: IKA UNM Undang Capres Bicara Demokrasi, Anies dan Ganjar Bakal Hadir
1. Ganjar singgung rekayasa dan intervensi hukum
Ilustrasi hukum (IDN Times/Sukma Shakti)Ganjar tidak secara rinci menjelaskan mengapa ia memberikan penilaian skor lima terhadap kondisi hukum di Indonesia. Namun, ia menyebut adanya upaya rekayasa dan intervensi dalam sistem hukum sebagai salah satu faktornya.
"Lihat, bagaimana rekayasa dan intervensi yang membikin kemudian intervensi menjadi (penegakan hukum) hilang, yang tadinya itu imparsial (adil) menjadi parsial (memihak," ungkap Ganjar.
2. Berbagai peristiwa mengubah persepsi masyarakat terhadap hukum
Calon presiden Ganjar Pranowo berbicara pada sarasehan IKA Universitas Negeri Makassar di Hotel Four Points di Makassar, Sabtu (18/11/2023). (IDN Times/Dahrul Amri)Ganjar lebih memperjelas mengenai penilaian 5 terhadap sistem hukum di Indonesia selama pemerintahan Jokowi. Ia menyebutkan bahwa penurunan penegakan hukum disebabkan oleh kasus-kasus hukum yang terjadi dalam tahun terakhir.
"Terkait beberapa kejadian, persepsi publik hari ini berbeda. Yang kemarin kelihatannya tegas, tapi dengan kejadian terakhir ini kok jadi down, maka nilainya jeblok," ucap Ganjar saat diwawancarai wartawan usai acara.
"Karena apa? Ada kemarahan dari mereka, warga. Ada kecemasan, kegelisahan tokoh agama, intelektual dan semuanya. Saya kira itu peringatan dalam konteks kita menjaga agar hukum berjalan dengan baik, betul-betul imparsial, keadilan ke semua," Ganjar melanjutkan.
3. Rocky Gerung singgung menteri tidak paham penegakan hukum dan HAM
Rocky Gerung (IDN Times/Fitang Budhi)Pada sesi Ganjar Pranowo, Rocky Gerung turut menyoroti masalah penegakan hukum sebagai salah satu PR para capres. Menurut dia, saat ini penegakan hukum jauh dari ideal. Dia mencontohkan kabinet menteri Jokowi yang cuma berisi segelintir orang paham soal hukum dan HAM.
"Misalnya, kalau kita mau penegakan hukum itu naik, (dan) kalau kita mau paham HAM itu diucapkan dari dasar kekuatan negara. Lalu pertanyaannya, berapa banyak menteri yang harus didik supaya paham HAM," kata Rocky Gerung.
"Bahkan wakil menteri HAM (Prof. Edward O.S Hiariej) itu ditangkap, tetapi dia masih diizinkan berdiri di UGM sebagai profesor. Sebetulnya, begitu dia ditetapkan tersangka dia mundur, ini problem etis," lanjut Rocky.
Baca Juga: Ganjar Pranowo: Beberapa Hari Ini Kita Disuguhkan Drakor yang Menarik
