Usai Pilkada, Muncul Wacana Mutasi Besar-besaran di Pemkot Makassar
Pelantikan pejabat eselon III dan IV di Kantor Wali Kota Makassar, Jumat (4/9/2020). Humas Pemkot Makassar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Habis pilkada terbitlah rencana mutasi. Begitulah kira-kira wacana yang berkembang usai perhelatan Pilkada Makassar 2020. Kabarnya, pejabat setingkat kepala dinas dan badan di lingkup Pemerintah Kota Makassar bakal terkena mutasi besar-besaran setelah hajatan demokrasi rakyat ini berlangsung.
Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin tak menampik wacana ini. Dia mengatakan memang akan ada pengisian untuk jabatan lowong dalam waktu dekat. Pasalnya banyak kekosongan jabatan di lingkup Pemkot Makassar yang harus diisi segera untuk menguatkan pondasi struktur pemerintahan Kota Makassar.
"Itu bisa semakin kuat untuk bisa segera mendorong program-program yang telah disiapkan oleh pemerintah yang akan terpilih nanti," kata Rudy, Kamis (10/12/2020).
Baca Juga: Ini Tahapan Rekapitulasi Sampai Penetapan Hasil Pilkada Makassar
1. Ada 13 jabatan lowong
Ilustrasi pekerja ASN di Indonesia (IDN Times/Ervan Masbanjar)Alasan Rudy itu cukup masuk akal. Sebab sejauh ini memang ada 13 jabatan kepala dinas atau kepala badan yang hanya diisi PLT atau pelaksana tugas. Entah karena pejabat sebelumnya pensiun atau karena dimutasi ke jabatan lain.
Jabatan itu adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDMD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Dinas Pendidikan (Disdik).
Selanjutnya ada Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB), Dinas Kearsipan, Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kebudayaan, dan terakhir Sekretaris DPRD Kota Makassar.
2. Sudah mengantongi izin Kemendagri
Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin. IDN Times/Asrhawi MuinRudy belum menentukan jadwal pasti kapan mutasi ini dilaksanakan. Tapi yang pasti, mutasi ini akan dilakukan sesegera mungkin, apalagi dia mengaku telah mengantongi izin dari Kemendagri.
Selain itu, mutasi jabatan ini juga akan dilakukan pada semua tingkatan eselon. Bahkan ada ribuan pejabat yang rencananya akan dimutasi.
"Iya (ribuan), makanya itu yang kita akan maksimalkan, semoga bisa, sudah siap. Istilahnya kalau orang mau masuk rumah baru, sudah siap perangkatnya di dalam sehingga bisa langsung launching bisa langsung lari," kata Rudy.
3. Sering dikaitkan dengan kepentingan politik
Kampanye publik pengawasan netralitas ASN pilkada serentak tahun 2020 di Car Free Day Boulevard, Makassar, Minggu (8/3). IDN Times/IstimewaRudy mengungkapkan sebenarnya sejak awal dirinya ingin melakukannya hanya saja kadang kala pengisian jabatan semacam ini selalu dipandang dari sudut lain. Misalnya sering dikaitkan dengan kepentingan politik. Isu semacam ini memang marak terjadi, apalagi dalam perhelatan pilkada.
"Sehingga kita tunggu Pilkada selesai baru kita isi. Karena itu adalah kewajiban pemerintah untuk memaksimalkan kinerja pemerintahan dan kinerja pemerintahan bisa maksimal kalau yang bertugas bertanggung jawab itu bersifat definitif," kata Rudy.
Baca Juga: Ini Alasan Appi Tidak Tunda Beri Selamat ke Danny di Pilkada Makassar
