Sedimentasi akibat Galian Tambang Ancam Cekdam Bili-bili di Gowa
Kondisi Cekdam Bili-bili di Kabupaten Gowa Sulsel dilihat dari udara, Senin (28/12/2020). Humas Pemprov Sulsel
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menyebut aktivitas tambang di Kabupaten Gowa sudah perlu dikendalikan. Nurdin berpandangan jika ini tidak segera dilakukan maka Cekdam Bili-bili belum tentu bisa berfungsi normal.
Usai memantau cekdam tersebut melalui udara pada Senin (28/12/2020), Nurdin mengaku menemukan ada sedimentasi hasil galian tambang menuju Cekdam Bili-bili di Kabupaten Gowa. Hal ini dinilai Nurdin cukup mengkhawatirkan.
"Sedimentasi menuju ke cekdam. Kita berharap sebenarnya penambangan di atas itu sudah harus dikendalikan. Karena kalau tidak, jangankan 100 tahun, 50 tahun saja belum tentu cekdam Bili-bili ini bisa berfungsi normal," kata Nurdin di Kantor Gubernur Sulsel, Senin.
1. Sedimentasi akibat galian tambang mengancam cekdam Bili-bili
Kondisi Cekdam Bili-bili di Kabupaten Gowa Sulsel dilihat dari udara, Senin (28/12/2020). Humas Pemprov SulselMenurutnya, sedimentasi hasil galian tambang di sepanjang Sungai Jeneberang itu menjadi ancaman bagi cekdam Bili-bili. Untuk itu, kata Nurdin, cekdam Bili-bili harus segera diselamatkan.
"Oleh karena itu, mungkin memang harus ada kesepahaman langkah bersama untuk menyelamatkan Bili-bili," kata Nurdin.
Sebagai informasi, selama ini cekdam Bili-bili berfungsi menjaga agar tidak terjadi banjir di wilayah Makassar dan Gowa. Tapi beberapa tahun belakangan, sedimentasi mulai menebal di bagian dasar cekdam.
2. Bendungan Jenelata dan Karalloe harus segera rampung
Lokasi bendungan Jenelata. IDN Times/sda.pu.go.idAncaman lainnya, kata Nurdin, yaitu cekdam Jenelata. Nurdin berharap pembangunan cekdam ini di wilayah itu segera rampung.
"Karena terus terang ancaman baru kita ini adalah Jenelata. Maka kita berharap Jenelata bisa lebih cepat lagi dibangun supaya betul-betul Makassar ini bisa ter-protect dengan baik," katanya.
Soal pembangunan Bendungan Kelara di Kabupaten Jeneponto, Nurdin menyatakan bendungan tersebut sebenarnya sudah hampir rampung dan sudah bisa digenangi air, tapi semua tergantung pada kepedulian dan keseriusan pemerintah dan masyarakat setempat.
"Karena kalau Kelara ini selesai itu minimal 31 ribu hektar lahan yang selama ini tadah hujan bisa menjadi irigasi teknis," kata Nurdin.
Baca Juga: Musim Hujan, Tinggi Air di Bendungan Bili-bili Masih Normal
3. Harus ada kajian komprehensif untuk atasi banjir
Sejumlah pengendara menerobos banjir di Jalan Paccerakkang, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/12/2020). ANTARA FOTO/Arnas PaddaLebih lanjut Nurdin menegaskan harus ada kajian secara komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah kota, provinsi, pusat dan pihak terkait lainnya, untuk bisa menyelesaikan persoalan banjir di beberapa daerah, termasuk Makassar.
"Harus dilakukan kajian secara komprehensif, karena kalau kita lihat ini daerah-daerah perumahan, semua seperti mangkok. Ketika turun hujan, air mutar-mutar, tidak jelas mau kemana keluarnya," ungkap Nurdin.
Pengkajian tersebut, lanjut Nurdin, harus betul-betul menemukan saluran pembuangan air. Contoh, untuk daerah-daerah yang menjadi langganan banjir selama ini adalah daerah perumahan.
"Makanya ini yang harus kita kaji. Kira-kira kita harus membuat salurannya itu ke mana. Makanya kita berharap, pemerintah daerah memberikan izin untuk developer harus dipastikan bahwa lahannya itu bukan lahan khusus daerah tangkapan. Kalau memang sudah daerah kubangan yang ditimbun, pasti banjir," jelasnya.
Baca Juga: Korban Banjir di Makassar Mengungsi Bersama Bayi Usia 2 Minggu
