Ekonom Unhas Khawatir Kenaikan Harga BBM Memicu PHK dan Kemiskinan
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih menjadi perbincangan. Pasalnya, sejumlah dampak berantai dikhawatirkan terjadi menyusul kebijakan tersebut.
Memandang kenaikan harga BBM terbaru, Ekonom Universitas Hasanuddin, Prof Marzuki DEA, mengatakan salah satu dampak yang dirasakan setelah kebijakan itu adalah inflasi yang kian bertambah. Hal ini pun dikhawatirkan memukul daya beli masyarakat.
Dia menyebut angka inflasi di Indonesia saat ini cukup tinggi yakni 4,94 persen pada Juli 2022. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak 2015. Jika harga BBM terus naik, maka tidak menutup kemungkinan angka inflasi kian tinggi.
"Diperkirakan setiap ada kenaikan 10 persen daripada harga BBM itu dampaknya kalau menurut statistik sampai 0,5 persen. Jadi kalau sampai 30 persen maka inflasi antara 5,5 - 6 persen. Ini kan risikonya terhadap daya beli masyarakat akan turun," kata Prof Marzuki saat diwawancarai IDN Times, Selasa (6/9/2022).
1. Efek berantai kenaikan harga BBM
Ilustrasi/Humas PertaminaDi samping itu, kata Marzuki, pendapatan masyarakat juga relatif rendah. Dengan begitu, kenaikan harga BBM ini tentu akan berdampak langsung pada berkurangnya suplai barang yang akan dibeli masyarakat.
Produksi yang menurun akan berdampak pada berkurangnya pendapatan perusahaan. Hal itu bisa berimbas pada penyesuaian tenaga kerja. Maka bisa saja, pemutusan hubungan kerja (PHK) akan menjadi jalan keluar.
"Akhirnya, permintaan konsumsi periode berikutnya juga akan turun, ketersediaan barang terbatas, daya beli menurun, banyak barang yang tidak laku. Itu kan bisa menimbulkan stagnasi. Tren untuk krisis menuju ke situ beriringan dengan inflasi. Ini kan berantai," ujarnya.
2. Pemerintah harusnya antisipasi dampak lebih awal
Prof. Marsuki, DEA, Ekonom Universitas Hasanuddin Makassar pada sesi wawancara khusus dalam rangkaian Indonesia Millennial Report 2021. IDN Times/Ashrawi MuinMenurut Marzuki, risiko kenaikan harga BBM ini memang berat apalagi jika dalam 2-3 bulan ke depan, tren inflasi terus meningkat setiap bulan. Dia menyebut, kondisi ini berbahaya jika pemerintah tidak mengantisipasi dampak lebih awal.
"Pemerintah tentu harus berhati-hati karena bantalan yang dipersiapkan untuk bansos baik untuk bantuan BBM, bantuan usaha maupun bantuan untuk transportasi. Itu kan relatif terbatas. Sekarang belum semua disalurkan tapi kebutuhan masyarakat sudah jelas mulai terasa," katanya.
Pemerintah, kata dia, harus bersiap-siap dengan risiko yang mungkin terjadi, terutama kemungkinan pelemahan ekonomi, yakni melemahnya kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi. Pemerintah harus mewaspadai jangan sampai kesejahteraan masyarakat menurun akibat naiknya harga BBM.
"Jangan sampai timbul PHK sehingga pengangguran bisa tinggi dan kemiskinan bertambah. Itu juga biayanya mahal karena harus dibantali dengan bantuan BLT. Meskipun sebenarnya pemerintah sendiri merasa kurang efektif karena dari BLT masih kerap disalahgunakan, salah sasaran dan sebagainya," katanya.
Baca Juga: Harga BBM Naik, Dishub Sulsel Segera Naikkan Tarif Angkutan Darat
3. Hambat pemulihan ekonomi nasional
ilustrasi ekonomi (IDN Times)Marzuki juga menyayangkan kenaikan harga BBM ini terjadi di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional setelah pandemik COVID-19. Padahal pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan I dan II sedang menunjukkan tren pertumbuhan positif.
"Artinya, masyarakat sudah mulai terbangun kepercayaan bahwa ekonomi akan tumbuh lebih baik tapi tiba-tiba kaget ada kenaikan. Tentu saja masyarakat semakin khawatir dan itu mempengaruhi psikologi mereka," kata Marzuki.
Meski begitu, dia punya pandangan lain. Menurutnya, bisa jadi pemerintah menganggap bahwa perbaikan ekonomi untuk 1-3 bulan ke depan akan tetap positif. Karena itu, harga BBM harus dinaikkan sekarang sebelum kondisi ekonomi terlanjur membaik.
"Tapi itu kan satu prediksi yang bisa berbeda dengan perilaku masyarakat. Yang menentukan arah ekonomi baik atau tidak itu kan bukan dari prediksi pemerintah tapi dari perilaku masyarakat menyikapi psikologi situasi perkembangan yang terjadi," katanya.
Baca Juga: Harga BBM Naik, Tarif Angkot Makassar Naik 10 Persen Mulai Hari Ini
