SK Penetapan Lokasi Rel Kereta Api Makassar-Parepare Segmen E Terbit

Sultan mengatakan SK Penlok tersebut telah diserahkan kepada Balai Pengelola Kereta Api Sulsel, dan Direktorat Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI pekan ini. 

“Kami sudah dapat informasi dari Dinas Perkimtan. Tim kajian sudah menyerahkan SK Penlok penyediaan lahan rel kereta api kepada balai kereta api,” kata Sultan.

Berdasarkan aturannya, lanjut Sultan, dalam proses penyediaan lahan ada empat tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan terakhir adalah penyerahan hasil. 

Tahap perencanaan sendiri merupakan tanggung jawab Balai Pengelola Kereta Api. Proses ini harus berdasarkan pada RTRW nasional, provinsi dan kota / kabupaten. Kemudian ada tahap persiapan yaitu Pengajuan dokumen perencanaan pada pemprov Sulsel berupa DPPT (dokumen perencanaan pengadaan tanah). 

“Output-nya di sini adalah penlok. Nah sekarang penlok sudah selesai. Itu artinya tahap kedua telah selesai sisa dua tahapan lagi,” ujar Sultan.

Tahapan ketiga yaitu pelaksanaan. Tahapan ini umumnya merupakan ranah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pihak BPN melaksanakan rangkaian kegiatan seperti identifikasi, inventarisasi lahan yang akan dibebaskan, mencatat yang bernilai ekonomis kemudian dieksekusi,

Lamanya tergantung banyaknya bidang tanah dan jumlah pemilik lahan yang harus diidentifikasi. Waktu penilaiannya berkisar kurang lebih 40 hari.

“Tahapan terakhir adalah penyerahan hasil, diserahkan hasil pengadaan tanah dari P2T (BPN) kepada balai kereta. Setelah itu balai atau kementerian perhubungan akan melaksanakan pembangunan rel,” ujar Sultan.

Terkait permasalahan desain rel darat yang ditolak oleh Pemerintah Kota Makassar, Sultan menyebut Pemprov tidak masuk ke ranah desain. Soal itu, Pemprov Sulsel, kata dia, menyerahkannya ke pemerintah pusat. 

"Kita punya kewenangan soal penlok. Kalau soal elevated dengan at grade itu punya pusat. (Penetapan lahan) tidak ada hubungannya dengan Makassar. BPN yang akan eksekusi," katanya.