1. Politik identitas berpotensi membenturkan masyarakat

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Mohammad Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad dan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi menunjukkan nomor urut dalam Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Pilgub Sulsel di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (23/9/2024). (ANTARA FOTO/Hasrul Said)

Tonang meminta para paslon di pilkada menghindari politik identitas dan politik SARA selama kampanye. Paslon, kata dia, sebaiknya mengutamakan kampanye politik berlandaskan visi dan misi yang menjadi program kerja.

“Kita semua tentu menghendaki pilkada damai. Hindari politik identitas selama masa kampanye karena berpotensi membenturkan masyarakat akar rumput. Prinsip-prinsip demokrasi yang sehat itu menghargai pluralisme dan toleransi,” ujarnya.

Selain itu, menurut Tonang, menghembuskan isu perbedaan suku, agama, dan ras (SARA) adalah praktik yang tidak etis dalam politik. Karena itu dapat mengancam kesatuan sosial, memicu konflik, dan merusak proses demokrasi.

"Pilkada ini harus kita sukseskan bersama. Kementerian Agama sebagai garda terdepan penjaga spiritualitas bangsa akan senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat melalui penyuluhan dan pembinaan, dengan harapan Pilkada dapat berlangsung aman dan lancar," sambungnya.

Khusus kepada ASN Kementerian Agama Sulsel, Tonang menegaskan agar menjaga netralitas dan tidak terlibat politik praktis jelang maupun selama Pilkada berlangsung.

“Regulasinya sangat jelas bahwa ASN tidak boleh terlibat politik praktis dan jangan coba-coba berpihak. Saya wanti-wanti kepada seluruh ASN Kemenag Sulsel untuk menjaga netralitas, karena ini merupakan kunci terciptanya demokrasi yang sehat dan berintegritas,” tandasnya.

Sebagai informasi tambahan, pembukaan sidang pleno terbuka KPU Sulsel ini diawali dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Ketua Tim Hukum, Pengawasan Orang Asing dan TLHP Kanwil Kemenag Sulsel, H. Salman Fattah. (AB)