Bawaslu Didesak Usut Dugaan Pelanggaran Netralitas Camat di Makassar
IDN Times / Aan Pranata
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Ratusan orang dari berbagai unsur masyarakat berdemonstrasi di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan, di Jalan AP Pettarani Makassar, Rabu (27/2). Mereka menuntut agar Bawaslu mengusut tuntas dugaan seluruh camat di Makassar melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemilu 2019.
Gerakan Milenial Indonesia, salah satu peserta unjuk rasa, meminta Bawaslu mencermati seksama dugaan pelanggaran berdasarkan video yang beredar di media sosial. Dalam video itu, 15 camat di Makassar terlihat mendeklarasikan dukungan bagi pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
“Kami meminta Bawaslu untuk melakukan analisa, pemeriksaan, atau kajian mendalam terhadap postingan audio video yang tersebar tersebut, karena setiap ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun, dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun,” kata Putri Utami Muis, Sekretaris Gerakan Milenial Indonesia Sulsel dalam pernyataan sikapnya.
Baca Juga: 15 Camat Dukung Jokowi, Gubernur Sulsel Tegur Wali Kota Makassar
1. Peran pemuda dibutuhkan untuk mengawal Pemilu
IDN Times / Aan PranataPutri menyatakan, dugaan pelanggaran netralitas ASN di pemilu mesti dikawal bersama oleh para pemuda. Sebab pemuda, dalam perundang-undangan, secara jelas disebut sebagai agen perubahan.
Menurut dia, peran aktif pemuda sebagai agen perubahan bisa diwujudkan secara nyata melalui pendidikan politik dan demokratisasi. Adapun dugaan pelanggaran netralitas oleh para camat berbanding terbalik dari semangat tersebut.
“Ini adalah titik awal generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa ini. Generasi muda harus mengawal pembangunan bagi pemimpin yang nantinya terpilih,” ucap Putri.
2. Bawaslu belum putuskan sikap terkait para camat
IDN Times / Aan PranataBawaslu Sulsel hingga kini masih menyelidiki soal dugaan pelanggaran netralitas 15 camat se-Makassar. Bawaslu Sulsel punya waktu 14 hari sejak awal masuknya laporan untuk menentukan sikap. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, maka kasus dilanjutkan ke proses hukum.
“Sampai saat ini kita masih memeriksa saksi-saksi terlapor, memintai keterangan,” kata Komisioner Bawaslu Sulsel Azry Yusuf di Makassar, Selasa (26/2).
Azry menerangkan, Bawaslu tengah menyusun administrasi laporan soal para Camat Makassar. Sejak dalam beberapa hari, mereka menerima sejumlah laporan berbeda dari masyarakat. Dua laporan masuk di Bawaslu Sulsel, 12 di Bawaslu Makassar, serta satu limpahan dari Bawaslu RI.
3. Camat diduga melanggar netralitas ASN
IDN Times / Aan PranataKasus 15 camat se-Makassar terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, itu diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
"Tidak dibenarkan ASN diikutkan sebagai pelaksana kampanye,” Azry menyatakan.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menyatakan pasang badan terhadap para camat tersebut. Wali Kota, secara pribadi, juga membantu mereka dengan menyediakan penasihat hukum.
"Saya sudah lihat videonya, tidak ada pelanggaran saya kira. Apa salahnya kalau camat mengacungkan telunjuk sambil memperkenalkan diri, saya juga biasa pidato sambil mengangkat telunjuk saya,” kata Wali Kota pekan lalu.
Baca Juga: Wali Kota Makassar Bela 15 Camat yang Dianggap Langgar Aturan Pemilu
