Warga Tuntut Ganti Rugi Lahan saat Jokowi Resmikan Bendungan Pamukkulu

Menanggapi persoalan lahan ini, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Bob Arthur Lombogia, mengakui memang masih ada tiga bidang lahan warga yang bermasalah. Dia berdalih bahwa beberapa warga menolak harga yang disepakati.

"Masih ada 3 bidang yang dikonsinyasi. Kenapa kami konsinyasi? Karena masih ada beberapa yang belum ketemu harganya makanya kami konsinyasi," ujar Bob kepada wartawan setelah peresmian bendungan tersebut.

Bob mengatakan walaupun Bendungan Pamukkulu telah diresmikan, bukan berarti masalah pembebasan lahan juga selesai. Dia pun memastikan pihaknya segera membayarkan ganti rugi lahan warga.

"Ini jalan terus karena itu merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembebasan atau penggantian terhadap lahan masyarakat yang ada akibat adanya pembangunan ini," kata Bob.

Bendungan Pamukkulu mulai dikerjakan setelah penandatanganan kontrak pada 15 November 2017. Kala itu, proyek strategis nasional ini ditargetkan rampung pada 2022 atau pengerjaan selama 5 tahun. 

Namun berselang dua tahun sejak kontrak ditandatangani, yakni pada 2019, pengerjaan fisiknya malah mangkrak karena masalah lahan. Saat itu, warga menolak lahan milik mereka harus diganti dengan nilai yang terlalu rendah, yakni kisaran Rp3.000 hingga Rp25.000 per meter.

Harga itu dinilai tidak sebanding dengan nominal yang didapatkan masyarakat dari hasil pertanian setiap tahun. Ganti rugi dengan nilai tersebut dianggap sangat tidak manusiawi.

Lima tahun kemudian, hingga proyek ini diresmikan pada tahun 2024, masalah lahan rupanya belum 100 persen tuntas. Masih ada warga yang menanti lahannya diganti rugi.