Wapres Ma'ruf Amin Minta Sulsel Perbanyak Mal Pelayanan Publik

31 Jan 2022, 21:56 WIB

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin Rapat Sosialisasi Mal Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (31/1/2022). Humas Pemprov Sulsel

Makassar, IDN Times - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memperbanyak mal pelayanan publik (MPP) di kabupaten dan kota. Kehadiran MPP dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Di Sulsel, baru sedikit daerah yang menghadirkan MPP. Hal ini disampaikan Ma'ruf Amin saat memimpin Rapat Sosialisasi Mal Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (31/1/2022).

"Provinsi Sulawesi Selatan baru memiliki 3 MPP yang sudah disahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), yang berada di Kota Palopo, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Selayar," kata Ma'ruf.

1. MPP Pemprov Sulsel belum disahkan KemenpanRB

Seorang pengunjung mencoba mendaftar di Mal Pelayanan Publik Kantornya DPMPTSP Sulsel, Jumat (21/1/2022). IDN Times/Asrhawi Muin

Pemprov Sulsel sebenarnya telah menghadirkan MPP yang diresmikan pada 22 Januari 2022 lalu. Lokasinya di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MPP tersebut kini telah beroperasi dan menghadirkan berbagai layanan publik. Namun sayangnya, kata Ma'aruf, MPP tersebut belum disahkan oleh Kemenpan RB.

"Seharusnya sesuai dengan Peraturan Presiden 89 Tahun 2021, MPP provinsi ini agar dialihkan ke pemkot/pemkab," katanya.

2. Bisa contoh daerah lain

Suasana Mal Pelayanan Publik di Kantor DPMPTSP Sulsel, Jumat (21/1/2022). IDN Times/Asrhawi Muin

Ma'aruf pun berharap semua kabupaten dan kota di Sulsel menghadirkan MPP pada 2022/2023. Utamanya untuk kabupaten dan kota yang telah menandatangani komitmen dengan KemenPAN RB.

Dalam menghadirkan layanan publik melalui MPP, pemerintah daerah bisa mencontoh daerah lain. Menurut Ma'ruf sebuah daerah bisa mencari contoh dari daerah lain yang telah memiliki MPP dengan metode ATM yaitu Amati, Tiru dan Modifikasi.

"Jika ada contoh yang bagus bisa menjadi model. Salah satu yang saya lihat, daerah yang memiliki MPP bagus sekali itu Kabupaten Banyuwangi," kata Ma'ruf.

3. MPP tak harus pakai gedung baru

Suasana Mal Pelayanan Publik di Kantor DPMPTSP Sulsel, Jumat (21/1/2022). IDN Times/Asrhawi Muin

Lebih jauh, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa penyelenggaraan MPP tidak harus dengan membangun gedung baru. Pemda bisa mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah dimiliki dengan dukungan teknologi digital dan mengintegrasikan layanan berbagai instansi dalam satu Pelayanam Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Dinas PMPTSP.

"Kita berharap manfaat MPP bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mendorong fasilitasi UMKM untuk terus tumbuh semakin kuat dengan memberikan kemudahan penerbitan izin melalui Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko, di samping melalui penyaluran kredit usaha yang disalurkan pemerintah," katanya.