WALHI-KIARA Jelaskan Dampak Tambang Pasir terhadap Nelayan Kodingareng

Susan mengatakan, sejak aktivitas penambangan mulai berjalan di awal Februari 2020 lalu, nelayan dan perempuan mulai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keruhnya air laut akibat penambangan, berpengaruh besar terhadap hasil tangkapan nelayan.

Modal untuk keperluan mengisi bahan bakar perahu yang digunakan tidak kembali lantaran mereka tidak mendapatkan ikan. "Ikan tenggiri yang biasanya mereka tangkap untuk dijual kembali sudah jarang, bahkan sama sekali mereka tidak dapatkan," ucap Susan.

Karena hasil tangkapan tidak ada, jelas Susan, nelayan kemudian mau tidak mau harus berutang kepada pemilik modal. Selain belanja beras dan kebutuhan pokok lainnya, uang hasil pinjaman juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka yang bersekolah.

"Apalagi ini momen pandemik COVID-19, aktivitas belajar melalui virtual bagaimana caranya mau membeli kuota, untuk makan saja mereka harus berutang. Jadi beberapa perempuan terpaksa tidak menyekolahkan anak mereka," Susan menerangkan.

Dampak lain yang dirasakan nelayan dan perempuan Kodingareng, lanjut Susan, adalah tekanan psikologis. Mereka khawatir ketika suaminya melaut, akan ditangkapi sewenang-wenang oleh aparat kepolisian. Ketakutan dirasakan sekaitan dengan dugaan intimidasi usai mereka berunjuk rasa menolak tambang pasir di wilayah tangkap mereka.

Bahkan, kata Susan, menurut laporan yang diterimanya, ada beberapa nelayan yang telah menerima surat pemanggilan untuk diperiksa polisi. "Ancaman, teror, intimidasi yang dirasakan mereka lambat laun mempengaruhi kondisi psikis istri-istri nelayan. Mereka seolah-olah ditekan agar berhenti berjuang," ungkapnya.

Lebih lanjut kata Susan, selain dua masalah utama yang dirasakan warga Pulau Kodingareng, persoalan lain yang tidak kalah sengitnya ialah isu perpecahan antarkelompok warga. Sebagian warga menganggap bahwa warga lainnya ada yang berpihak ke penambang pasir yang diduga melakukan upaya propaganda.

"Kita juga melihat bahwa PT Royal Boskalis berupaya menciptakan konflik horizontal. Dan kami juga melihat bahwa aparat-aparat ini masih terus memberikan rasa takut. Makanya kekhawatiran berdampak pada kondisi psikis mereka," jelas Susan.

Jajaran Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Edho Rakhman menambahkan, kondisi yang dialami nelayan di Pulau Kodingareng saat ini, merupakan bagian dari upaya kriminalisasi. Semakin warga menolak penambangan pasir, semakin besar pula ancaman yang dihadapi.

"Masyarakat nelayan sampai hari ini masih diperhadapkan dengan begitu banyak masalah. Selain ancaman kriminalisasi, kemudian juga ruang tangkap mereka direbut dengan kehadiran penambang ini," tambah Edho dalam konferensi yang sama.

Hasil kajian dan analisis dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat pernambangan pasir laut menurut Edho, sangat membebani masyarakat nelayan. Salah satu yang paling nyata terjadi adalah keruhnya air hingga rusaknya ekosistem laut yang notabene menjadi habitat alami ikan dan sebagainya.

Koalisi mendesak agar Kementerian ESDM, KLHK, dan KKP segera turun tangan untuk menghentikan aktivitas penambangan seluruh perusahaan. Berikutnya, kata Edho, membekukan segera izin usaha pertambangan di perairan wilayah spermonde. Termasuk wilayah tangkap nelayan Pulau Kodingareng.

"Itu selaras dengan amanat UU Nomor 27 Tahun 2007, juncto UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, di mana pemanfaatan wilayah-wilayah itu tidak untuk pertambangan," tegas Edho.