WALHI Desak Pemerintah Tindaki Perusak Lingkungan di Sulsel

Amin mengungkapkan sejumlah masalah lingkungan yang sejak dulu tidak pernah dituntaskan oleh pemerintah dan apara penegak hukum. Di antaranya yang urgen adalah penyusutan kondisi hutan.

"Hutan kita semakin gundul dan lahannya berukurang," ujarnya.

Kemudian, ada juga daerah aliran sungai (DAS) yang semakin rusak dan luasannya yang  semakin berkurang, laut tercemar dengan limbah, pasirnya dikeruk, dan ditambang untuk kepentingan proyek pembangunan.

"Terumbu karangnya diledakkan dan itu mengancam kehidupan dan keselamatan rakyat," ucap Amin.

WALHI mencatat kerugian yang diderita masyarakat terdampak kerusakan lingkungan sepanjang tahun 2020 mencapai Rp8,7 triliun. Jumlah itu merangkum semua kebutuhan dan kerugian materil masyarakat yang terdampak langsung di semua daerah di Sulsel. "Angka itu melebihi APBD Kota Makassar," Amin mengatakan.

Amin menyebut ada tiga daerah di Sulsel yang paling memprihatinkan kondisi kerusakan lingkungannya. Pertama, di kawasan hutan bagian utara Kabupaten Luwu Timur.

"Di sana sekarang sedang diancam lagi dengan ekspansi tambang nikel dan hutannya mau dialihfungsikan dalam area tambang," kata Amin.

Berikutnya adalah Luwu Utara. Sebagian besar hutan di sana juga terancam oleh kerusakan hutan parah akibat ekploitasi besar-besaran tambang dan illegal loging. Imbasnya pada 2020 lalu, banjir bandang menimbun pemukiman warga setempat.

"Ancaman itu masih terus terjadi sampai tahun ini," katanya.

Terakhir kata Amin, adalah Kota Makassar. Kota yang dianggap paling mudah terdampak bencana. "Kota yang rentan rakyatnya menderita karena kekeringan hingga banjir. Kota yang serapuh ini harus diperbaiki dengan perubahan kebijakan aturan yang harusnya dipertegas oleh pemerintah."

Menurut Amin, semua persoalan kerusakan lingkungan yang terjadi di Sulsel, diduga disebabkan karena ulah pengusaha nakal dan tidak bertanggungjawab melalui perusahaannya. Amin bilang, pemilik modal dengan leluasa mengeruk sumber daya alam yang tersedia dengan dalih kepentingan umum dan pembangunan daerah.

Mereka dengan leluasa bergerak, karena telah mengantongi izin resmi dari pemerintah daerah setempat. "Kami menyerukan kepada seluruh kepala daerah, wali kota, bupati dan gubernur, untuk berhenti menerbitkan izin yang berpotensi merusak lingkungan hidup," ungkapnya.

WALHI mendesak, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman tidak tinggal diam dan apat mencari solusi untuk menuntaskan persoalan lingkungan yang merugikan rakyat. "Gubernur sekarang harus berani mengambil langkah tegas demi menyelamatkan lingkungan yangb ada di Sulsel," imbuhnya.