Tuntut Kenaikan Tarif, Pengemudi Taksi Daring Mengeluh ke DPRD Sulsel

Para pengemudi taksi daring yang memenuhi Kantor DPRD Sulsel awalnya ngotot agar penyesuaian tarif bisa dilaksanakan pada hari yang sama. Namun sikap mereka melunak setelah diberi pemahaman oleh legislator. Penyesuaian tarif mesti berdasarkan dasar hukum yang jelas.

Ketua Komisi D John Rende Mangontan mengatakan, pihaknya bakal melaporkan kepada Pimpinan DPRD aspirasi para pengemudi. Selanjutnya, DPRD akan mendorong Pemerintah Provinsi agar menerbitkan Peraturan Gubernur soal penyesuaian tarif. Pengemudi diminta bersabar.

“Kalau dipaksakan hari ini, tidak bisa. Karena negara ini negara hukum. Apa pun alasannya, kita harus taat hukum,” kata John.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel Syamsibar mengatakan, draf pergub untuk penyesuaian tarif taksi daring sudah disusun. Jika sudah diteken, tarif yang baru bisa langsung diterapkan oleh para aplikator.

Selain menunggu pengesahan gubernur, draf pergub juga masih harus dikonsultasikan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Syamsibar meminta waktu maksimal satu bulan untuk merampungkan semuanya.

“Beri saya kesempatan. Kita kan menginginkan persaingan sehat. Kalau terjadi perang tarif antar penyedia jasa, yang rugi kan teman-teman pengemudi juga,” Syamsibar menerangkan.

Istiqlal, perwakilan pengemudi, memaklumi dalih Pemprov yang butuh waktu untuk penyesuaian tarif. Dia berharap janji tenggat satu bulan ditepati.

Pengemudi, kata Istiqlal, mengancam bakal berunjuk rasa dengan turun ke jalan jika permintaan soal kenaikan tarif tidak dituruti.

“Kami akan terus mengawal. Jika tidak ada hasil, kita akan turun kembali dengan kekuatan yang lebih besar,” katanya.