Truk ODOL Masih Marak di Sulsel, Penertiban Diperketat Bertahap

29 Jun 2025, 18:46 WIB

Truk angkutan barang dengan muatan berlebih (ODOL) di Jalan Sultan Abdullah Raya, Makassar," Minggu (29/6/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Intinya sih...

Muatan berlebih merusak jalan dan mengancam keselamatan
Penertiban truk ODOL terkendala oleh dilema upah sopir dan harga angkut
Zero ODOL 2026 bisa tercapai dengan kerja sama semua pihak

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Truk-truk besar tampak masih mendominasi Jalan Sultan Abdullah Raya, Makassar, Minggu (29/6/2025). Di jalur ini, tak sedikit kendaraan pengangkut barang hilir mudik setiap harinya mengingat lokasinya yang dekat dengan pergudangan dan perusahaan ekspedisi.

Sebagian di antaranya tampak memikul beban berlebih di bak terbuka. Pemandangan seperti ini bukan hal baru di jalan tersebut. Itu baru satu contoh. Belum termasuk jalur-jalur lain di Kota Makassar, maupun daerah lain di Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahar Latief, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Selatan mengakui praktik truk Over Dimension Over Load (ODOL) masih menjadi masalah pelik. Bagaimana tidak, jalur rawan truk ODOL ini hampir semua dilalui jalan nasional.

"Jalur yang rawan untuk truk ODOL ini hampir semua dilalui oleh jalan nasional. Jalan nasional ini, khususnya jalan trans Sulawesi, itu sangat didominasi oleh angkutan-angkutan truk ODOL," kata Bahar saat diwawancarai IDN Times, Minggu (29/6/2025).

1. Muatan berlebih perpendek umur jalan

Truk angkutan barang dengan muatan berlebih (ODOL) di Jalan Sultan Abdullah Raya, Makassar," Minggu (29/6/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Muatan berlebih memang mempersingkat umur jalan. Berdasarkan data Kementerian PUPR, sekitar 40 persen kerusakan jalan nasional disebabkan kendaraan yang melebihi batas tonase.

Selain infrastruktur, keselamatan pengguna jalan pun terancam. Truk ODOL tercatat sering terlibat kecelakaan fatal di jalur lintas provinsi.

"ODOL ini menimbulkan suatu permasalahan yang bisa menimbulkan fatalitas di jalan raya. Kita lihat dari pemberitaan dan lainnya, hampir semua kecelakaan truk di jalan raya itu didasari karena truk adalah ODOL," kata Bahar.

Bahar menjelaskan kelas jalan satu di Sulawesi Selatan seharusnya hanya menanggung beban maksimal 10 ton. Namun, dia mengungkapkan truk yang melintas di jalur Trans Sulawesi rata-rata membawa muatan di atas batas tersebut, bahkan ada yang mencapai 20 hingga 30 ton.

"Ini artinya, selain soal keselamatan dan kecelakaan lalu lintas, ODOL bisa menurunkan umur struktur jalan atau kerusakan jalan yang ada di sepanjang jalan trans Sulawesi karena beban yang dimuat tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilalui," kata Bahar.

2. Penertiban truk ODOL terkendala dilema upah sopir dan harga angkut

Truk angkutan barang dengan muatan berlebih (ODOL) di Jalan Sultan Abdullah Raya, Makassar," Minggu (29/6/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Bahar menyebut penanganan ODOL tidak bisa hanya bergantung pada razia. Sejak awal Juni 2025, BPTD Sulsel bersama instansi terkait menjalankan tahap sosialisasi dan edukasi ke sopir dan pemilik kendaraan.

Tahap ini berlangsung hingga akhir Juni. Selanjutnya, peringatan diberikan mulai 1 hingga 31 Juli, sebelum penindakan dimulai 1-29 Agustus mendatang.

Namun, jalan menuju target bebas ODOL tidak semudah membalik telapak tangan. Bahar menuturkan masih banyak sopir yang terpaksa membawa muatan berlebih lantaran tekanan ekonomi.

Tambahan beban berarti tambahan upah. Jika menolak, maka ancaman kehilangan pekerjaan membayangi.

Bahar menyebut hal ini juga menjadi dilema bagi pihaknya dan diperkirakan akan menjadi bahan pembahasan di tingkat pimpinan. Dia menilai skema sewa angkut yang berlaku selama ini perlu diselaraskan dengan upaya penegakan aturan ODOL.

"Tantangan terbesar yang kita hadapi yaitu adanya beberapa elemen yang melakukan perlawanan atau tidak setuju dengan adanya penindakan hukum terkait dengan ODOL. Ini mungkin didasari adanya masalah harga muat truk yang dilalui," ucap Bahar.

3. Zero ODOL 2026 bisa tercapai asal semua pihak bergerak

Truk angkutan barang melintas di Jalan Sultan Abdullah Raya, Makassar," Minggu (29/6/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Bahar optimistis program Zero ODOL tetap bisa diwujudkan tahun 2026. Kunci utamanya, kata Bahar, kerja sama semua pihak dalam hal ini pemerintah, perusahaan ekspedisi, pemilik barang, dan masyarakat.

Dia menegaskan ODOL merupakan masalah bersama. Jika hanya satu pihak yang bergerak, maka hasilnya tidak maksimal. Pihaknya berharap semua pihak terkait turut mencegah agar jalan tetap aman dan sopir juga tidak dirugikan.

"Tentunya pemilik kendaraan juga harus tahu bahwa aturan kendaraan setiap jenis atau tipe truk yang dimiliki itu ada ukuran-ukuran tertentu. Ini sudah diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah," katanya.