TPA Antang Makassar Banyak Masalah, Dari Jalan Rusak Hingga Antrean Truk Sampah

26 Jun 2025, 00:42 WIB

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meninjau langsung kondisi TPA Tamangapa saat terjadi antrean truk sampah akibat kerusakan alat dan akses jalan, Rabu (25/6/2025). (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar mempercepat pembenahan pengelolaan sampah lantaran sempat terjadi antrean panjang truk pengangkut di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, Kecamatan Manggala. Kondisi jalan yang rusak dan minimnya alat berat membuat distribusi sampah tersendat dalam beberapa hari terakhir.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meninjau langsung lokasi TPA pada Rabu (25/6/2025) pagi. Dia menyebut jalan menuju lokasi pembuangan tidak layak dan banyak armada pengangkut yang sudah tidak berfungsi optimal.

"Kami berada di TPA Tamangapa Antang. Melihat sendiri jalur proses pembuangan sampah yang sangat bermasalah sejak kemarin," kata Munafri di lokasi.

1. Truk pengangkut sampah sudah berusia tua

Antrean truk pengangkut sampah yang tertahan di depan jalan masuk kawasan TPA Tamangapa Antang, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (14/8/2023). IDN Times/Ashrawi Muin

Munafri menyebut pengadaan armada baru tak bisa lagi ditunda. Truk-truk pengangkut sampah milik Pemkot dinilai sudah berusia tua dan kerap bermasalah di lapangan sehingga tidak mampu mengimbangi volume sampah yang terus bertambah.

Karena itu, Munafri mendorong percepatan pengadaan alat dan kendaraan operasional baru. Kapasitas armada saat ini dianggap tidak sebanding dengan jumlah sampah harian yang tembus seribu ton.

"Peralatan dan mobil sampah yang kita miliki sekarang banyak yang sudah tidak layak. Pemerintah harus segera maksimalkan pengadaan perangkat baru agar distribusi sampah bisa berjalan optimal dan tidak menumpuk di TPS maupun di jalanan," katanya.

Selain itu, Pemkot juga mendorong sistem pengelolaan sampah yang lebih modern. Hanya sampah residu yang akan masuk ke TPA, sementara sampah rumah tangga dan komersial akan dikelola dari sumbernya.

"Kita akan mulai petakan perencanaan pengurangan sampah dari sumbernya. Kita ingin agar sampah yang masuk ke TPA ini hanyalah residu akhir, sementara sisanya harus sudah diproses sejak dari rumah. Ini target besar kita," katanya.

2. Terjadi kemacetan akibat antrean truk sampah

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meninjau langsung kondisi TPA Tamangapa saat terjadi antrean truk sampah akibat kerusakan alat dan akses jalan, Rabu (25/6/2025). (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, menyebut antrean truk sampah terjadi sejak Sabtu pekan lalu. Selain karena hujan yang membuat jalanan becek, beberapa alat berat mengalami kerusakan.

"Memang ada beberapa masalah yang kita lihat. Pertama, kondisi cuaca. Jalan akses ke TPA ini cukup becek karena hujan, sehingga menyulitkan kendaraan masuk. Kedua, beberapa alat berat kami mengalami kerusakan, sehingga proses bongkar muatan melambat," kata Helmy saat ditemui di TPA.

Dia menyebut, kondisi TPA saat ini sudah terlalu padat dan tidak bisa dimaksimalkan lagi. Helmy mengaku telah menerima arahan wali kota untuk berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) terkait perbaikan jalan, serta pembaruan armada pengangkut sampah.

"Kita akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Satpol PP, kecamatan, kelurahan, hingga kepala seksi kebersihan, untuk menyusun penjadwalan pengangkutan yang lebih efisien," katanya.

3. Makassar tak dapat teguran karena open dumping

TPA Tamangapa, Antang, Makassar. IDN Times/Sahrul Ramadan.

Terkait tudingan open dumping, Helmy memastikan Makassar tidak masuk daftar daerah yang mendapat teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun, dia menilai kondisi saat ini tetap membutuhkan pembenahan besar.

"Total lebih 300 daerah yang dapat teguran penangan sampah, Makassar tidak dapat. Tapi tentu kita tidak bisa berbangga diri. Justru kita harus mempercepat," jelasnya.

Menurut Helmy, pemerintah pusat menargetkan Indonesia bebas sampah pada 2029 melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Gerakan Indonesia Bebas Sampah. DLH Makassar juga tengah bersiap untuk masuk proses penilaian Adipura tahun ini.

"Akan ada Perpres yang mengatur berkaitan Gerakan Indonesia Bebas Sampah. Mudah-mudahan kita capai juga," katanya.