Taufan Pawe Tak Gentar Hadapi Somasi Nurdin Halid: Saya Punya Bukti!

24 Jul 2022, 20:22 WIB

Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe saat mengumumkan struktur kepengurusan periode 2020 - 2025 di Kantor DPD I Golkar Sulsel, Selasa (24/11/2020). IDN Times/Istimewa

Makassar, IDN Times - Ketua DPD I Golkar Sulsel Taufan Pawe mengaku tidak mempermasalahkan somasi yang dilayangkan Wakil Ketua Umum DPP Golkar Nurdin Halid kepadanya. Dia bahkan menyatakan siap menghadapi somasi yang berkaitan dengan mosi tidak percaya itu.

Taufan mengaku sangat mencintai partai berlambang beringin itu dan tidak ingin merusaknya. Namun jika ada yang berupaya memojokkannya, maka dia tidak akan tinggal diam.

"Saya sudah siap dengan pembelaan. Tidak menutup kemungkinan saya punya kartu truf untuk buktikan tapi semuanya itu saya harus katakan kepada kita saya lebih cinta Golkar," kata Taufan saat konferensi pers di Warkop Sija Sawerigading Makassar Minggu (24/7/2022).

1. Taufan Pawe akui menyebut kata otaki

Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe saat mengumumkan struktur kepengurusan periode 2020 - 2025 di Kantor DPD I Golkar Sulsel, Selasa (24/11/2020). IDN Times/Istimewa

Nurdin Halid melayangkan somasi kepada Taufan Pawe karena tak terima disebut sebagai otak gerakan mosi tidak percaya terhadap struktur DPD I Golkar Sulsel, yang dilontarkan Taufan Pawe. Nurdin Halid tak terima disebut sebagai otak keributan yang terjadi di DPD I Golkar Sulsel.

Taufan mengakui memang telah melontarkan pernyataan demikian. Taufan mengatakan pernyataannya menyebut Nurdin Halid otaki rapat pleno dia sampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan perihal keributan di kantor Golkar Sulsel.

"Saya jujur katakan kejadian ini memang sumbernya dari NH bahkan ada kata otak. Saya bilang ini off the record, sudah keluar (ke publik) apa boleh buat. Saya bukan orang munafik, saya bukan orang pengecut. Itu realitas hidup saya, saya akan hadapi apapun," kata Taufan.

2. Rapat pleno tidak sah

Taufan Pawe. (Instagram/golkar.indonesia)

Menurut Taufan, rapat pleno pengurus DPD I yang dipimpin Ketua Harian Golkar Sulsel Kadir Halid pada Jumat 22 Juli 2022 lalu itu memiliki rangkaian. Karena itulah, dia menyebut diksi diotaki dalam pernyataannya.

"Sebenarnya statement itu bersumber dari pertanyaan. Saya katakan kejadian sekarang ini adalah rangkaian kejadian yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lain," katanya.

Taufan menegaskan rapat pleno itu tidak sah. Karena menurut Petunjuk Pelaksanaan Partai Golkar Nomor 4 Tahun 2020, rapat pleno hanya bisa dipimpin oleh ketua DPD. Sementara saat itu, Taufan sedang berada di Jakarta dan tidak memimpin rapat.

"Pleno tidak sah, juklak Nomor 4/2020 atur secara jelas pleno hanya bisa dipimpin ketua DPD. Kalau pleno, agenda harus jelas, harus tercantum dengan baik supaya persiapan pleno cukup," kata Taufan.

3. Nurdin Halid ingin Taufan Pawe minta maaf

Ketua DPD I Golkar Sulsel Nurdin Halid. YouTube

Kuasa Hukum Nurdin Halid, Syahrir Cakkari, mengatakan surat somasi itu telah dilayangkan sejak Jumat 22 Juli 2022 lalu. Nurdin Halid, kata dia, memintanya melayangkan somasi kepada Taufan Pawe atas tuduhannya tersebut.

"Nurdin Halid melalui kami selaku kuasa hukumnya mensomasi Taufan Pawe kaitan dengan tuduhan atau statement di berbagai media bahwa mosi tidak percaya itu diotaki oleh Nurdin Halid. Pernyataan itu tidak benar. Itu tuduhan bersifat fitnah," kata Syahrir kepada IDN Times, Minggu (24/7/2022).

Syahrir juga mengungkapkan bahwa Nurdin Halid juga meminta Taufan Pawe mengklarifikasi pernyataannya itu termasuk mengajukan permohonan maaf dalam 1 x 24 jam. Namun hingga waktu tersebut berakhir pada Sabtu 23 Juli 2022 pukul 16.30 WITA, pihak Taufan Pawe belum melaksanakan yang diminta pihak Nurdin Halid.

Surat somasi itu, kata Syahrir, telah disampaikan kepada Taufan Pawe baik secara fisik maupun PDF. Surat PDF dikirim langsung ke Taufan Pawe melalui WhatsApp dan surat fisik dikirim ke DPD I Golkar Sulsel.

"Tetapi sampai sekarang klarifikasnya belum ada. Bahkan permintaan maafnya juga belum ada. Jadi kami berkesimpulan beliau tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan masalah di luar proses hukum," katanya.