Sulsel Rampungkan 100 Persen Koperasi Merah Putih
Makassar, IDN Times - Provinsi Sulawesi Selatan menuntaskan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan. Total 3.059 koperasi kini resmi berdiri aktif yang mencakup 2.266 koperasi desa dan 793 koperasi kelurahan.
Capaian ini menempatkan Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah tercepat yang merampungkan target nasional pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan. Sebagai penanda resminya, peluncuran akan dilaksanakan pada 19 Juli 2025 di Kabupaten Takalar.
"Ini bukan sekadar angka. Ini adalah bukti nyata bahwa semangat kemandirian ekonomi dan gotong royong telah hidup di masyarakat Sulawesi Selatan," kata Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Andi Eka, dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (15/7/2025).
1. Koperasi Merah Putih jadi ruang baru kemandirian ekonomi
Andi Eka yang juga Sekretaris Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih Sulsel, menyebut capaian ini lahir dari kerja bersama lintas sektor dan dukungan masyarakat. Dia mengatakan kolaborasi semua pihak berjalan sesuai arahan gubernur yang juga bertindak sebagai Ketua Satgas.
"Kami di kabupaten melihat langsung bagaimana koperasi menjadi ruang baru bagi warga dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal," kata Andi Eka.
2. Koperasi harus aktif dan produktif
Andi Eka menjelaskan pembentukan ribuan koperasi ini melibatkan tim teknis, notaris, pendamping koperasi, hingga tokoh masyarakat yang mendampingi proses di tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, tantangan berikutnya adalah memastikan koperasi-koperasi tersebut benar-benar aktif dan bermanfaat nyata bagi anggota dan warga sekitar.
"Tugas selanjutnya adalah memastikan koperasi yang sudah terbentuk ini benar-benar berjalan aktif, produktif, dan memberi manfaat nyata bagi anggotanya. Satgas akan terus melakukan pendampingan, pelatihan, dan pengawasan agar koperasi Merah Putih ini menjadi pilar ekonomi rakyat yang tangguh," katanya.
3. Libatkan kolaborasi lintas sektor
Pembentukan Koperasi Merah Putih bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan desa dan kelurahan. Program ini digerakkan melalui kolaborasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kepala desa, lurah, camat, hingga kementerian terkait.
"Di Sulawesi Selatan, program ini diakselerasi secara masif dan terstruktur, melibatkan seluruh elemen pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan koperasi," kata Andi Eka.
