Sulsel Jadi Lokasi Kelima Desk Investasi Nasional, Bidik Percepatan Ekonomi

Menurut Todotua, pembukaan desk investasi menjadi langkah pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Koordinasi juga menyasar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta para pelaku usaha.

Melalui fasilitas tersebut, Kementerian Investasi ingin mempercepat realisasi proyek-proyek investasi yang selama ini mengalami hambatan atau bottlenecking di daerah. Persoalan yang menjadi perhatian antara lain perizinan, ketersediaan lahan, serta koordinasi antara kementerian dan instansi terkait.

Todotua mengatakan desk investasi akan menjadi sarana bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mencari solusi atas berbagai kendala tersebut. Dengan begitu, rencana investasi yang belum berjalan diharapkan bisa segera direalisasikan.

"Oh, bisa secepatnya. Karena kan sebenarnya juga keberadaan desk investasi ini, kita juga mau turun untuk memecahkan proyek-proyek atau rencana-rencana investasi yang bottlenecking yang ada di daerah ya," katanya. 

Todotua menegaskan Kementerian Investasi memiliki kewajiban mengawal seluruh proyek investasi, bukan hanya proyek berskala besar. Dukungan pemerintah mencakup strategi pelayanan perizinan hingga fasilitasi insentif bagi investasi yang akan dijalankan.

Menurutnya, pemerintah tetap perlu mengawal seluruh proyek investasi, termasuk yang dijalankan melalui skema business to business (B2B). Skema tersebut melibatkan kerja sama langsung antarpelaku usaha.

"Semua proyek yang berkaitan dengan yang namanya investasi, Kementerian Investasi punya kewajiban untuk mengawal itu," katanya.

Todotua berharap keberadaan desk investasi dapat membuat koordinasi pelayanan perizinan lebih cepat dan terukur. Terlebih, sistem Online Single Submission (OSS) melibatkan 38 kementerian yang memiliki kewenangan masing-masing dalam penerbitan perizinan.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyambut baik kehadiran desk investasi tersebut. Menurutnya, keberadaan perwakilan Kementerian Investasi di Sulsel akan memudahkan pemerintah daerah berkoordinasi, terutama ketika terdapat persyaratan dokumen atau rekomendasi perizinan yang harus diproses di tingkat kementerian.

Dia berharap keberadaan fasilitas tersebut dapat mempercepat proses pelayanan perizinan investasi. Dengan begitu, masyarakat dan pelaku usaha bisa lebih mudah mengurus kebutuhan perizinan.

"Itu akan memudahkan masyarakatlah berkomunikasi langsung dengan representatif kementerian dan langsung dengan juga dari provinsi," kata Andi Sudirman.