Sulsel Genjot Penurunan Emisi Karbon Melalui Konservasi Hutan

Salah satu bentuk konservasi hutan itu, kata Aslam, yakni konservasi lingkungan yang kawasan Kebun Raya Jompie di Kota Parepare, Kebun Raya Puca di Kabupaten Maros, dan Kebun Raya Enrekang. Selain itu, konservasi juga akan dilaksanakan di kawasan-kawasan lain yang dinilai berkontribusi sebagai area penyerap karbon dan berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim.

Aslam mengatakan bahwa target makro nasional dalam upaya penanganan gas emisi dan rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiri. Kemudian sebesar 43,2 persen dengan dukungan internasional yang memadai pada tahun 2030 yang akan datang. Untuk itu, Sulsel ingin ambil bagian dalam penurunan emisi karbon di Indonesia.

"Hal ini merupakan komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan agenda pembangunan berkelanjutan seperti pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan sekaligus aksi mitigasi atas perubahan iklim," kata Aslam.

Pada 2019 silam, Sulsel dipilih sebagai provinsi percontohan pertama yang mendatangi Nota Kesepahaman Pembangunan Rendah Karbon bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Menindaklanjuti kerja sama itu, Pemprov Sulsel membuat menerbitkan Pergub Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan Nomor 59 tahun 2012 mengenai rencana aksi gas rumah kaca.

Pemprov Sulsel juga telah memantau aksi mitigasi perubahan iklim dengan menggunakan sistem pemantauan pelaporan dan evaluasi pada 2019. Sistem ini bertransformasi menjadi aplikasi Aksara atau Aplikasi Perencannaan dan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon.

"Aplikasi ini hadir untuk memudahkkan pemerintah dalam melaksanakan perencanaan pemantauan dan pelaporan aksi pembabunan rendah karbon yang sudah terintegerasi dengan sistem verifikasi nasional," kata Aslam.

Dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca, Sulsel memasang target 3,56 juta ton Co2 ekuivalen melalui berbagai kegiatan di sektor strategis seperti sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi pengelolaan limbah serta kelautan dan pesisir. Dalam 4 tahun terakhir, kegiatan itu disebut telah menurunkan pemisi sebanyak 1,36 juta ton Co2 ekuivalen. 

Pada tahun 2022, indeks kualitas lingkungan hidup Sulsel mengalami kenaikan 0,94 poin dibandingkan tahun 2021 dan meningkat 2,43 dibandingkan tahun 2020. Dari nlai 71, 74 poin menjadi 7,17 poin. 

"Kami sangat mengharapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan akademisi serta seluruh stakeholder dapat bekerja bersama secara kolektif, sinergis dan berperan penting dalam rangka melindungi, dan melestarikan ekosistem kita," kata Aslam.

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ruandha Agung Sugardiman, yang hadir dalam sosialisasi tersebut mengatakan ada tiga aksi dalam program FOLU Net 2023 itu. Aksi tersebut yakni pengurangan emisi, mempertahankan hutan dan menambah tutupan hutan.

Penurunan emisi bisa dilaksanakan dengan mengurangi deforestasi untuk mencegah kebakaran hutan. Upaya lain yang dianggap signifikan yaitu dengan penegakan hukum serta pemantauan hutan. 

Aksi yang ketiga yang harus diimplementasikan di daerah yakni dengan aksi peningkatan cadangn karbon atau peningkatan serapan. Ruandha menyebut tutupan hutan di Sulsel masih lebih baik dari di Jawa tapi tetap harus dilestarikan dari sekarang. 

"Oleh karena itu, tadi secara simbolis oleh pak asisten, komisi IV menyerahkan bibit-bibit kepada provinsi. Itu simbol bagaimana kita harus melakukan penanaman pohon untuk meningkatkan serapan di provinsi ini dengan lebih nyata," katanya.