Sulawesi Selatan Terpilih sebagai Role Model Birokrasi di Indonesia
Makassar, IDN Times - Sulawesi Selatan terpilih sebagai role model atau percontohan untuk reformasi birokrasi di Indonesia. Itu disampaikan langsung oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) yang bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).
Perwakilan KSI, Ria Arief mengatakan bahwa lembaganya memang telah lama melaksanakan program tersebut bersama Pemerintah Indonesia dan Australia. Dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia, dengan menggunakan riset, analisis, dan bukti.
“Kami yakin Gubernur Nurdin mampu mengubah birokrasi di Sulsel seperti mengubah birokrasi dan revolusi mental masyarakat Bantaeng,” ucap Ria Arief, Jumat (17/5).
1.Tolok ukur KSI adalah sistem birokrasi di Bantaeng
Ria Arief mengaku timnya telah melakukan riset ke Kabupaten Bantaeng terkait perubahan drastis sistem birokrasi, pelayanan pemerintahan, dan sikap masyarakat. Dia optimis, Nurdin mampu membawa perubahan di Sulsel dengan pengalaman memimpin Bantaeng selama 10 tahun.
Dia berharap, Nurdin mampu mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bermuara pada kemajuan ekonomi. “Ini modal besar bagi gubernur,” tutur dia.
2. Penyederhanaan birokrasi bisa menggerakkan ekonomi
Ia mengatakan dengan penyederhanaan birokrasi bisa menyebabkan budaya berkembang, bahkan mampu menggerakkan perekonomian Sulsel. Menurut Ria, mesin ekonomi tersebut sangat berpengaruh dengan kinerja seluruh komponen dalam pemerintahan dan masyarakat.
Dia kembali mencontohkan Bantaeng yang dulunya adalah kabupaten tertinggal. Namun, dengan sistem birokrasi yang diterapkan Nurdin selama memimpin 10 tahun Bantaeng, wilayah itu berkembang.
3. Gubernur Nurdin ingin kebijakannya dulu di Bantaeng diterapkan juga di Sulsel
Gubernur Nurdin mengungkapkan bahwa daerah berkembang dan masyarakatnya maju 90 persen karena kebijakan kepala daerahnya. Ia bercerita pengalamannya selama pemimpin Bantaeng yang berhasil mengubah pola pikir birokrasi. Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas SDM, Nurdin meminta petani dan pedagang agar belajar kepada daerah-daerah yang telah maju, termasuk ke Jepang.
“Semua kebijakan ada di tangan bupati/wali kota. Jadi kebijakan di Bantaeng juga akan saya terapkan di Sulsel, tapi harus ada kajian akademik,” ucap Nurdin.
Menurutnya, pembangunan seharusnya dimulai dengan musyawarah perencanaan. Dengan demikian, dia yakin, pembangunan dipastikan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan hasilnya juga bisa dinikmati oleh rakyat.
“Kalau pendapatan asli daerah (PAD) naik harus sebanding dengan naiknya kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
