Sobek Uang Diduga Sogokan, 3 Nelayan Kodingareng Diperiksa Polisi

Hery mengatakan, tiga nelayan diperiksa terkait perusakan uang kertas senilai ratusan ribu rupiah. Uang merupakan pemberian perusahaan penambang pasir kepada sejumlah nelayan, sebagai upah saat menggelar survei lokasi. 

"Ada beberapa masyarakat, ada warga yang diajak oleh pihak perusahaan untuk mensurvei lokasi. Kira-kira berapa sih jaraknya lokasi itu dengan pulau terdekat," ucap Hery. 

Survei, kata Hery, digelar pada pertengahan Juli 2020. Saat itu perusahaan swasta yang menggarap penambanangan pasir ingin memastikan bahwa lokasinya masuk dalam kawasan tangkap nelayan atau tidak. Sedangkan penambangan pasir untuk penimbunan pada proyek Makassar New Port.

"Proyek strategis nasional milik Pelindo yang dikerjakan oleh PT. Tetapi untuk penimbunannya menggunakan pasir yang disedot dari lokasi, yang diperkirakan berjarak 8 mil dari Pulau Kodingareng," Hery menerangkan.

Hery menyatakan pemeriksaan kasus perobekan uang kertas berdasarkan temuan polisi di media sosial. Dia menampik bahwa kasus itu dilaporkan oleh perusahaan penambang pasir.

"Dari Facebook itu anggota ada yang mengetahui, ini merupakan tindak pidana (perusakan) mata uang, kemudian anggota memuat laporan polisi model A," ujarnya. 

Selain tiga nelayan, penyidik Polair juga memeriksa sejumlah saksi dari Bank Indonesia. Penyidik juga disebut sudah melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah tindakan itu bentuk pidana atau bukan. 

"Kalau memang tindak pidana harus kita lakukan proses hukum. Nanti kita lihat, itu kalau ditahan atau tidak itu pertimbangan penyidik," Hery melanjutkan. 

Pemeriksaan tiga nelayan di Kantor Polair Polda Sulsel dibarengi aksi unjuk rasa puluhan warga Pulau Kodingareng. Warga pulau mendatangi Kantor Polair di Jalan Pasar Ikan, Kota Makassar, untuk meminta kejelasan sekaligus memastikan bahwa para nelayan tidak ditahan. 

"Teman-teman ada di sini untuk memberikan support, memberi dukungan bahwa apa yang disangkakan, apa yang didugakan kepada nelayan di Pulau Kodingareng itu tidak benar," ujar Direktur Walhi Sulsel Muhammad Al Amin yang mendampingi warga.

Menurut Amin, pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya kriminalisasi nelayan yang selama ini menolak tambang pasir laut oleh perusahaan swasta.

"Ini adalah bagian dari skenario (perusahaan) untuk melemahkan gerakan masyarakat atau nelayan serta perempuan di Pulau Kodingareng," Amin menegaskan. 

Bagi masyarakat, lanjut Amin, pemberian amplop uang itu merupakan bagian dari gratifikasi atau sogokan yang tidak pantas diambil.

"Sehingga kemudian mereka menggelar musyawarah nelayan dan meminta agar amplop dari perusahaan itu dirobek tidak diterima. Artinya, pada dasarnya pemberian atau uang dari perusahaan, bukan untuk melecehkan atau merendahkan mata uang negara," kata Amin.