Setia Dukung AHY, Demokrat Sulsel Tolak Keras KLB dan Moeldoko

05 Mar 2021, 20:34 WIB

Default Image IDN

Makassar, IDN Times - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Selatan (Sulsel) menegaskan tidak mengakui Moeldoko sebagai Ketua Umum baru versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Sumatra Utara, Jumat (5/3/2021).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Demokrat Sulsel, Selle KS Dalle, mengatakan pihaknya tidak perlu menanggapi hasil KLB itu karena sejak awal mereka memang tidak pernah mengakui kongres yang dinilai abal-abal.

"Kita tidak perlu tanggapi, ngapain. Dari awal kita tidak pernah mengakui. Jadi dari awal sampai terakhir tidak perlu kita tanggapi," kata Selle, Jumat.

1. Demokrat Sulsel menduga ada permainan penguasa jika pemerintah akui Moeldoko

KSP Moeldoko (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Selle mengatakan terpilihnya Moeldoko berdasarkan hasil KLB Partai Demokrat ada di tangan pemerintah. Menurut Selle, pemerintahlah yang nantinya akan memutuskan apakah hasil tersebut sah atau tidak.

Jika hasil KLB tersebut disahkan, menurut dia, maka kemungkinan KLB itu didukung oleh pemerintah yang ingin menyingkirkan AHY dari Demokrat.

"Sekarang ini pemerintah apakah mau mengakui itu. Kalau pemerintah mengakui (Moeldoko) berarti pemerintah memang mendorong KLB itu," katanya.

2. Demokrat Sulsel menolak apapun hasil KLB Sibolangit

Default Image IDN

Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, Ni'matullah menyatakan menolak KLB di Sibolangit. Menurutnya, KLB itu ilegal dan abal-abal.

Dia pun memastikan bahwa Demokrat di Sulsel solid dan mendukung kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia menyatakan perlawanan dengan apapun hasil KLB di Sibolangit itu.

"Kita berharap pemerintah sebagai penguasa untuk bisa merespon secara patuh pelaksanaan KLB ini, kalau tidak sesuai, berarti kita bersiap untuk perang," kata Ni'matullah.

3. Ni'matullah nyatakan perlawanan jika ada yang tidak sesuai aturan

Default Image IDN

Ni'matullah mengatakan Partai Demokrat sudah mendapatkan pengesahan Kemenkumham sejak April 2020 lalu untuk kepengurusan dan perubahan struktur. Dengan demikian, dia menegaskan bahwa negara mengakui eksistensi AHY.

"Artinya, partai ini legal, sah dan diakui oleh negara sehingga seharusnya ketika ada pihak-pihak yang datang dari luar, apalagi kebijakan ilegal dan inkonstruksional seharusnya pemerintah melakukan tindakan yang patut," kata Ni'matullah.

Ni'matullah menyatakan bahwa kader Demokrat selama ini sangat patuh terhadap aturan. Tapi jika ada pihak-pihak yang melanggar aturan, maka dia meminta seluruh kadernya untuk bersiap.

"Itu yang perlu saya sampaikan. Mari kita bersiap-siap. Tidak perlu panik. Kalau penguasa politik bertindak di luar harapan kita, maka kita pasti mempersiapkan diri untuk perang," katanya.