Sepanggung Ganjar di Makassar, Rocky: Saya Ditersangkakan PDIP

Sarasehan IKA UNM menghadirkan dua capres. Anies Baswedan turut berbicara pada sesi lain di hari yang sama. Panitia juga mengundang capres Prabowo Subianto, namun tidak hadir.

Rocky Gerung menjadi narasumber pada sesi Ganjar Pranowo. Acara dihadiri Rektor UNM Prof. Husain Syam, Ketua IKA UNM Nurdin Halid, Wali Kota Makassar M. Ramdhan Pomanto, dan sejumlah tokoh di Makassar.

Saat menanggapi pemaparan Ganjar, Rocky sempat menyinggung Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menolak kehadirannya untuk berdiskusi. Ganjar diketahui sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama).

"Apa beda UNM dan UGM?" kata Rocky. Dia kemudian melanjutkan, "saya berkali-kali ditolak di UGM dan diterima di UNM. Bedanya, beda capres," ucap Rocky.

Rocky turut menanggapi pemaparan Ganjar yang mengungkapkan menurunnya indeks penegakan hukum di era Presiden Jokowi. Menurut Rocky, itu jadi PR bagi para capres. Selama ini, kata dia, penegakan hukum dan HAM lemah karena banyak pejabat tidak paham, bahkan di level menteri.

"Kalau mau penegakan hukum itu naik, hak asasi manusia itu diucapkan dari dasar kekuatan negara, berapa banyak menteri yang harus dididik supaya paham HAM? Bahkan wakil menteri HAM ditangkap, tapi dia masih diizinkan beredar di UGM sebagai profesor. sebetulnya, begitu dinyatakan tersangka, dia (harus) mundur dari profesor. Itu problem etis," kata Rocky.

Sebelum Rocky menanggapi, Calon presiden Ganjar Pranowo menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo terus menurun. Ganjar memberikan penilaian sebesar 5 dari skala 10 terkait hal tersebut.

Hal itu disampaikan Ganjar saat menghadiri dialog capres pada sarasehan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar di Hotel Four Points by Sheraton di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11/2023).

"Penegakan hukum di Indonesia sekarang menurun, jeblok. Poinnya lima," kata Ganjar di depan ribuan alumni UNM.

Ganjar tidak secara rinci menjelaskan mengapa ia memberikan penilaian skor lima terhadap kondisi hukum di Indonesia. Namun, ia menyebut adanya upaya rekayasa dan intervensi dalam sistem hukum sebagai salah satu faktornya.

"Lihat, bagaimana rekayasa dan intervensi yang membikin kemudian intervensi menjadi (penegakan hukum