RS UIN Alauddin Makassar Resmi Beroperasi, Kemenag Jadikan Percontohan
- Rumah Sakit UIN Alauddin Makassar resmi beroperasi dengan konsep terpadu yang menggabungkan layanan medis dan nilai keagamaan.
- Menteri Agama menegaskan rumah sakit ini terbuka untuk semua lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang, dan mulai memberikan layanan sejak Februari 2025.
- RS UIN Alauddin siap membuka layanan BPJS Kesehatan setelah proses akreditasi selesai dalam tiga bulan ke depan.
Makassar, IDN Times - Rumah Sakit UIN Alauddin Makassar resmi beroperasi dan dibuka untuk umum pada Kamis (24/7/2025). Rumah sakit ini menjadi rumah sakit pertama milik Kementerian Agama. Lokasinya berada di Kampus 1 UIN Alauddin di Jalan Sultan Alauddin.
Menteri Agama Nasaruddin Umar meresmikan langsung rumah sakit tersebut. Dalam konferensi pers, dia menyampaikan rumah sakit ini akan menjadi percontohan untuk pembangunan rumah sakit lain di lingkungan Kementerian Agama.
"Karena ini adalah rumah sakit pertama yang dimiliki Kementerian Agama, maka kami akan menjadikan semacam rumah sakit percontohan untuk seluruh rumah sakit yang akan dibangun juga oleh Kementerian Agama seiring dengan berdirinya Fakultas kedokteran di lingkungan UIN," kata Nasaruddin.
1. Hadir dengan konsep terpadu yang gabungkan layanan medis dan nilai keagamaan
Bangunan rumah sakit ini berdiri megah dengan 9 lantai, kapasitas lebih dari 200 kamar, serta nilai investasi mencapai Rp401,5 miliar. Lokasinya yang strategis di antara akses utara dan selatan Kota Makassar membuat rumah sakit ini mudah dijangkau dari berbagai wilayah.
Di kawasan yang sama, terdapat hotel, apotek, dan Fakultas Kedokteran yang saling terintegrasi. Nasaruddin menyebut konsep terpadu ini diharapkan bisa melahirkan pusat pelayanan kesehatan yang mendukung kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan hingga kawasan Indonesia Timur.
"Ciri khas rumah sakit ini adalah keagamaanya. Di sini ada juga doa-doanya sebelum mengobati orang. Insyaallah juga ada kombinasi antara pengobatan keagamaan terutama Islam dan konsep pengobatan modern. Kombinasi ini akan menciptakan satu keunikan rumah sakit ini," kata Nasaruddin.
2. Menag tegaskan RS UIN Alauddin terbuka untuk semua
Nasaruddin menegaskan rumah sakit ini terbuka untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Pengelolaan tetap mengacu pada ketentuan Kementerian Kesehatan.
"Semua orang bisa masuk. Bukan hanya Kementerian Agama di sini. Agama apa pun, etnis mana pun, umur berapa pun, daeramana pun ini terbuka. Kita tunduk di bawah aturan Kementerian Kesehatan dalam soal rumah sakit," kata Nasaruddin.
Nasaruddin berharap rumah sakit ini dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis. Dia juga menitipkan pesan kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas ini sebagai modal dasar layanan kesehatan.
"Ini sesuai dengan harapan Pak Presiden yang kita kenal sebaga asta cita. Salah satu astanya adalah ingin melahirkan suatu kesejahteraan masyarakat lahir dan batin dan ini terpadu di UIN Alauddin Makassar," katanya.
3. Mulai layani pasien sejak Februari 2025
Direktur RS UIN Alauddin, dr Purnama Niswaty Yunus, menjelaskan rumah sakit ini sudah mulai memberikan layanan sejak izin operasional terbit pada Februari 2025 lalu. Layanan yang sudah berjalan meliputi pemeriksaan kesehatan jasmani rohani, tes narkoba, serta penanganan pasien gawat darurat.
"Di sini ada 110 tempat tidur di mana 80 persennya sudah KRIS (kelas rawat inap standar). Sebenarnya kalau rumah sakit pemerintah itu 60 persen standarnya, kalau kita sudah 80 persen," kata Purnama.
Untuk layanan unggulan, RS UIN Alauddin menyiapkan Joint Hall Care Center (JHCC) untuk perawatan persendian, pelayanan nabawi, keagamaan, hingga pengobatan tradisional.
4. Siap buka layanan BPJS Kesehatan setelah akreditasi rampung
Pihak rumah sakit menargetkan proses akreditasi selesai dalam tiga bulan ke depan. Setelah akreditasi rampung, kerja sama dengan BPJS Kesehatan akan diupayakan agar layanan dapat diakses lebih luas.
"Kami berusaha untuk akreditasi terlebih dahulu, dan ini mungkin akan dua bulan planning kami untuk akreditasi dan melengkapi pelayanan-pelayanan dasar, di mana ada persyaratan dari BPJS untuk pengklasifikasian layanan rumah sakit," kata Purnama.
