Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Jenderal M. Jusuf saat menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pada Kabinet Pembangunan IV pada 1983-1988. (dok. Wikimedia Commons)

Makassar, IDN Times - Setelah diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sejak 2018, Jenderal TNI (Purn.) Andi Muhammad Jusuf Amir atau Jenderal M. Jusuf akhirnya akan mendapat gelar Pahlawan Nasional. Pemberian predikat tersebut dilakukan pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026.

Penganugerahan secara anumerta tersebut menjadi pengakuan bagi figur militer tersebut setelah 20 tahun tidak ada putra daerah yang menerima gelar serupa. Terakhir kali tokoh perjuangan asal Sulsel mendapat gelar Pahlawan Nasional adalah pada 2006 dengan penerima yakni Opu Daeng Risadju, Pajonga Daeng Ngalle, dan Andi Sultan Daeng Radja.

1. Ikut serta dalam barisan perjuangan melawan kembalinya Belanda saat masih berusia 17 tahun

Pawai yang dilakukan oleh rakyat setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Sukarno dan Mohammad Hatta di Jakarta pada 17 Agustus 1945. (dok. Wikimedia Commons/repro. buku 40 Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia)

Jenderal (Purn.) M. Jusuf lahir di Kajuara, Bone, Sulawesi Selatan, pada 23 Juni 1928 dengan nama lengkap Andi Muhammad Jusuf Amir. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, ia mendedikasikan diri dalam barisan perjuangan bersama Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS). Saat masih berusia 17 tahun, ia turut bertolak ke Pulau Jawa untuk memperkuat pergerakan Republikan melawan kembalinya Belanda.

Perjalanan militernya berawal dari satuan Angkatan Laut, di mana ia terlibat langsung dalam peritiwa bersejarah Serangan Umum 1 Maret 1949. Pada masa Revolusi Nasional, M. Jusuf juga sempat mengemban amanah sebagai ajudan dua tokoh militer, yakni Letkol Kahar Muzakkar (sebelum memimpin pemberontakan DI/TII) serta Kolonel Alex Kawilarang yang kelak memimpin gerakan Permesta di Sulawesi Utara (1958–1961).

2. Menjadi sosok sentral dalam sejumlah operasi penumpasan gerakan separatis pada dekade 1960-an

Jenderal M. Jusuf (berdiri, dua dari kiri) saat menjabat sebagai Menteri Perindustrian (Menperin) urusan Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga di Kabinet Ampera I pada 1966 hingga 1967. (dok. Wikimedia Commons/repro. buku Negarawan dari Desa Cinta: Biografi R.H. Moh. Sanusi Hardjadinata 1914-1995)

Dalam buku Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit (Atmadji Sumarkidjo, Kata Hasta Pustaka, 2006), dijelaskan bahwa M. Jusuf menjadi sosok kunci di dua era pemerintahan berbeda. Pada masa Orde Baru pimpinan Sukarno, ia memimpin sejumlah operasi militer penting untuk menumpas gerakan separatis. Salah satunya perburuan pemimpin kelompok Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Sulawesi, Kahar Muzakkar, melalui Operasi Kilat pada awal 1965.

L.E. Manuhua dan M. Dahlan Abubakar dalam buku Qahar Mudzakkar, Detik-Detik Terakhir (Penerbit Buku Kompas, 2022), menjelaskan bahwa pasukan TNI melakukan pengepungan di sekitar wilayah hutan dan aliran Sungai Lasolo, Kolaka (Sulawesi Tenggara). Pada tanggal 3 Februari 1965 (tepat pada Hari Raya Idulfitri), Kahar akhirnya tewas tertembak dalam kontak tembak dengan pasukan TNI dari Batalyon Infanteri 330/Para Kujang I dari Kodam Siliwangi.

Sebelum itu, kariernya sudah menanjak sebab didapuk Presiden Sukarno sebagai Menteri Perindustrian (Menperin) urusan Perindustrian Ringan di Kabinet Dwikora I pada 27 Agustus 1964. Di tahun-tahun terakhir pemerintahannya, sang Proklamator kerap menunjuk figur militer untuk mengisi pos kementerian sipil.

3. Menjabat tiga posisi berbeda selama masa Orde Baru, termasuk menjadi Panglima ABRI

Jenderal M. Jusuf saat menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Pembangunan II pada 1973-1978. (dok. Wikimedia Commons/repro. buku Kabinet Pembangunan II Republik Indonesia beserta Daftar Alamat Pejabat-Pejabat Pemerintah Republik Indonesia 1973)

Menguatnya desakan rakyat lewat Tritura, ekonomi ambruk akibat hiperinflasi dan situasi kacau balau setelah G30S membuat Sukarno kerap melakukan reshuffle pada kabinetnya. Namun, M. Jusuf tetap menjabat sebagai Menperin kendati acap kali bertukar departemen. Soekarno sendiri akhirnya lengser pada 12 Maret 1967 melalui Sidang Istimewa MPRS (TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967).

Orde Lama kemudian berganti menjadi Orde Baru pimpinan Presiden Suharto, tetapi M. Jusuf rupanya masih dipercaya The Smiling General menjabat sebagai Menteri Perindustrian di dua masa kabinet awal (1968–1978). Setelah itu, M. Jusuf didapuk sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) sekaligus Panglima ABRI (1978–1983). Saat menjabat sebagai Panglima ABRI, M. Jusuf bertanggung jawab atas program ABRI Masuk Desa di mana personel TNI ikut serta membantu pembangunan infrastruktur pedesaan. Ketika menjadi Panglima ABRI, dirinya menjadi sosok populer di kalangan prajurit sebab kerap berkeliling daerah untuk meninjau kondisi mereka.

Setelah lima tahun berada di puncak hirarki TNI, M. Jusuf kemudian menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (1983–1993) M. Jusuf meninggal pada 8 September 2004 di Kota Makassar, pada umur 76 tahun, akibat penyakit gagal ginjal. Ia dimakamkan di Pemakaman Umum Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Curated For You

Editorial Team

Related Article