Polda Sulsel Ancam Pidanakan Ormas yang Razia Jelang Tahun Baru

Ibrahim menerangkan, sweeping atau razia masuk dalam salah satu dari 12 potensi kerawanan jelang momentum pelaksanaan tahun baru. Potensi-potensi kerawanan itu sebelumnya juga telah dipetakan oleh Polri, seperti disebutkan Kapolri Jendral Idham Azis.

Potensi kerawanan itu di antaranya aksi terorisme, kejahatan konvensional, kemacetan lalu lintas, aksi penolakan peribadatan, kenaikan harga sembako, konflik sosial, dan tawuran. Berikutnya bencana alam, konvoi, balap liar, kebakaran akibat petasan, dan pesta narkoba atau miras.

Disebutkan Ibrahim, sebanyak 5.630 personel gabungan sebelumnya telah dipersiapkan untuk mengamankan seluruh daerah di Sulsel. Polda sendiri menyiagakan 3.129 personel, selebihnya berasal dari instansi terkait. Seperti TNI, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, Basarnas, hingga pemadam kebakaran.

Personel tergabung dalam operasi lilin yang dilaksanakan sejak 23 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020. Para personel tersebut akan disiagakan di sejumlah titik pos pengamanan, seperti di tempat ibadah atau gereja, tempat berkumpul guna merayakan tahun baru, pusat perbelanjaan, pertokoan hingga mal.

Kemudian di kantor pemerintahan atau objek vital lainnya, termasuk SPBU, jalan tol, permukiman penduduk, khususnya yang ditinggal mudik, tempat wisata, terminal, stasiun, bandara, serta pelabuhan dan pusat keramaian lainnya.

Ibrahim mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait untuk mencegah adanya sweeping atau razia yang dilakukan ormas dan juga kelompok tertentu.

Menurutnya, aksi sweeping dan razia bisa menjadi pemicu konflik horizontal antar sesama masyarakat. Masyarakat diimbau agar melaporkan setiap kegiatan yang mencurigakan hingga dapat mengancam keamanan dan ketertiban dalam melaksanakan aktivitas.

"Kita kan sudah siapkan ribuan personel untuk pengamanan. Termasuk 57 pos pengamanan kemudian 32 Pos Pelayanan secara keseluruhan untuk Sulawesi Selatan. Kalau memang mereka (ormas) ataupun warga melihat adanya gangguan kamtibmas sampaikan kepada aparat," tegasnya.

Mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Utara ini menegaskan jika ada ormas yang nekat melakukan aksi sweeping dan razia ataupun gerakan yang melanggar hukum lainnya, mereka bakal dijerat pasal pidana. Itu dilakukan karena polisi telah melarang adanya kegiatan kelompok masyarakat yang bersifat gaduh dan mengganggu ketertiban umum.

"Otomatis kita akan tindak kan sudah kita larang, karena itu bukan kewenangan mereka. Kita amankan, kalau melawan kita tindak sesuai dengan hukum yang berlaku," tegas Ibrahim.

Ibrahim memastikan jajaran Polda Sulsel siap memberikan dan menciptakan rasa aman kepada masyarakat sehingga perayaan tahun baru kali ini dapat berlangsung lancar. Kepolisian ditegaskannya berupaya maksimal menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.