Pemprov Sulsel Dukung Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota

17 Jul 2025, 13:39 WIB

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel M. Ilyas (kiri) dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Komjen (P) Lotharia Latif. (Dok. Istimewa)

Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, khususnya pada komoditas unggulan. Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel M. Ilyas, di sela Pertemuan Tahunan Unit Pengelola Perikanan (UPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713, 714, dan 715 yang digelar di Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas), Rabu (16/7/2025).

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Ipteks Unhas ini menghadirkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Komjen (P) Lotharia Latif, serta diikuti 136 peserta dari berbagai unsur pemerintah daerah, akademisi, asosiasi perikanan, hingga mitra strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kepala DKP Sulsel, M. Ilyas, menekankan pentingnya pengelolaan perikanan berbasis data sebagai dasar kebijakan yang tepat.

“Kita butuh data akurat dan terupdate terkait potensi perikanan laut terkini. Hal ini untuk memastikan kebijakan tata kelola pemanfaatannya tepat, tidak over eksploitasi, dan berkelanjutan," kata M. Ilyas.

1. Penguatan kolaborasi pemerintah untuk pengelolaan tuna

Pertemuan Tahunan Unit Pengelola Perikanan untuk WPPNRI 713, 714, dan 715 di Makassar, Rabu (16/7/2025). (dok. Istimewa)

Ilyas menyebutkan bahwa Dirjen Perikanan Tangkap mengingatkan urgensi tata kelola tuna, dan kuota ikan sangat penting untuk mewujudkan pelaksanaan penangkapan ikan terukur.

"Kita perlu kolaborasi kuat secara vertikal pemerintahan. Baik Pusat, Provinsi, dan Kabupaten diperkuat sehingga sumber daya laut dan perikanan, seperti tuna dapat berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam hal tata ruang laut dan kawasan konservasi, Pemprov Sulsel telah menargetkan konservasi laut seluas 860.000 hektare. Sejumlah kawasan konservasi telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta dicadangkan oleh Gubernur Sulsel.

Lebih lanjut, berdasarkan arahan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, tata kelola laut harus menjadi navigasi ekonomi biru di Sulsel. Oleh karena itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) ditingkatkan skalanya menjadi 1:50.000 untuk menghadirkan zonasi yang lebih detail.

"Ini agar lebih detail dapat melihat interaksi zonasi tata guna perairan," jelas Ilyas.

2. Sulsel jadi percontohan penataan ruang laut nasional

ilustrasi hasil perikanan air laut (pexels.com/Oleksandr P)

Dengan luas wilayah laut mencapai 45.330,55 kilometer persegi, Sulsel mengarahkan pembangunan wilayah lautnya secara berkelanjutan dengan prinsip integrasi, efisiensi, dan keadilan. Penataan wilayah laut dilakukan secara terintegrasi, menjadikan Sulsel sebagai provinsi pertama yang mengintegrasikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ke dalam RTRW melalui Perda No. 3 Tahun 2022.

Integrasi ini memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang laut sesuai dengan zonasi. Atas capaian tersebut, Gubernur Sulsel menerima penghargaan Penataan Ruang Laut Terbaik pada 15 Juli lalu.

Pertemuan tahunan yang digelar di Unhas ini juga menyoroti pentingnya wilayah WPPNRI 713, 714, dan 715. Wilayah 713 mencakup Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali. Sementara itu, WPPNRI 714 meliputi Teluk Tolo dan Laut Banda, dan WPPNRI 715 mencakup Laut Maluku hingga Teluk Berau. Ketiganya menjadi kawasan penting dalam pengelolaan komoditas unggulan seperti tuna di Sulawesi Selatan.

3. Dirjen KKP tegaskan strategi Ekonomi Biru nasional

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Komjen (P) Lotharia Latif (kedua dari kanan), pada Pertemuan Tahunan Unit Pengelola Perikanan untuk WPPNRI 713, 714, dan 715 di Makassar, Rabu (16/7/2025). (dok. Istimewa)

Dirjen Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, dalam sambutannya menekankan perlunya adaptasi sektor perikanan terhadap tantangan zaman.

“Kita semua menyadari bahwa tantangan di sektor kelautan dan perikanan terus berkembang. Oleh karena itu, proses adaptasi harus terus dilakukan agar tujuan utama kita, yaitu peningkatan kesejahteraan nelayan, dapat tercapai secara berkelanjutan. Kita perlu bersama-sama menjaga keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan agar mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus melindungi ekosistem laut.”

Lotharia juga menyampaikan lima program strategis dalam mewujudkan ekonomi biru versi KKP, yaitu: perluasan kawasan konservasi perairan, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan, pengawasan wilayah pesisir dan pulau kecil, serta pengendalian sampah plastik laut.

Rektor Universitas Hasanuddin Jamaluddin Jompa menegaskan komitmen Unhas dalam mendukung sektor kelautan nasional.

“Sebagai tuan rumah, Unhas siap mendukung penuh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memperkuat Unit Pengelola Perikanan. Kita mulai dari Wilayah Pengelolaan Perikanan 713, dan kami menaruh komitmen besar di dalamnya. Harapan kami bisa menjadi percontohan nasional," jelas Prof JJ.

Kegiatan pertemuan tahunan UPP ini dijadwalkan berlangsung hingga Jumat (18/7/2025), dengan agenda utama merumuskan rekomendasi strategis untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.