Pemkot Makassar dan KP2MI Buka Peluang Kerja Aman bagi Pekerja Migran

18 Mar 2025, 18:50 WIB

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Menteri KP2MI, Cristina Ariyani, membahas peluang kerja dan perlindungan bagi pekerja migran asal Makassar di Balai Kota, Selasa (18/3/2025). (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Intinya sih...

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terima kunjungan dari Wakil Menteri KP2MI Cristina Ariyani, membahas peluang kerja bagi pekerja migran asal Makassar serta strategi memastikan proses migrasi tenaga kerja yang aman
Wakil Menteri KP2MI menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk melindungi pekerja migran serta membuka akses kerja yang lebih luas, juga menyoroti besarnya kontribusi pekerja migran terhadap ekonomi daerah melalui remitansi

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima kunjungan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Cristina Ariyani, di Ruang Rapat Wali Kota, Balai Kota Makassar, Selasa (18/3/2025).

Pertemuan ini membahas peluang kerja bagi pekerja migran asal Makassar serta strategi memastikan proses migrasi tenaga kerja yang aman dan sesuai prosedur. Hadir pula sejumlah pejabat terkait, termasuk Direktur Pembinaan Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran Indonesia, Abri Danar Prabawa, dan Kepala BP3MI Sulsel, Susanto Darmah Saputra.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri KP2MI Cristina Ariyani menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk melindungi pekerja migran serta membuka akses kerja yang lebih luas.

"Tugas kami memastikan pekerja migran tidak dieksploitasi dan memiliki kompetensi sebelum berangkat. Ini penting agar mereka bisa bekerja dengan aman dan mendapatkan hak-haknya," kata Cristina.

1. Perlu pembekalan keterampilan bagi calon pekerja

Cristina juga menyoroti besarnya kontribusi pekerja migran terhadap ekonomi daerah melalui remitansi. Karena itu, dia menekankan pentingnya pembekalan keterampilan bagi calon pekerja agar dapat mengakses sektor pekerjaan yang lebih baik, seperti kesehatan, perhotelan, dan industri teknis.

"Kami telah berdiskusi dengan berbagai pihak di luar negeri. Hari ini, kami juga mengunjungi beberapa institusi pendidikan di Makassar untuk melihat kesiapan tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri,” katanya.

2. Pemkot Makassar siapkan berbagai program pelatihan

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. (IDN Times/Istimewa)

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya KP2MI. Dia menjelaskan Pemkot Makassar telah menyiapkan berbagai program pelatihan, termasuk melalui Creative Hub, sebagai pusat pengembangan keterampilan bagi calon pekerja migran.

"Pemkot Makassar siap mendukung dengan menyiapkan tenaga kerja berkualitas. Kami memiliki Creative Hub sebagai pusat pelatihan keterampilan bagi anak-anak muda untuk bekerja di dalam maupun luar negeri serta mendorong bukanya usaha,”jelasnya.

Selain itu, Munafri juga menyampaikan rencana kerja sama dengan pihak swasta serta pertemuan dengan Konsulat Jenderal Australia guna membuka lebih banyak peluang kerja bagi warga Makassar di luar negeri.

"Kami juga akan memperkuat edukasi dan sosialisasi tentang migrasi aman melalui berbagai kanal informasi, termasuk media sosial dan komunitas lokal," katanya.

3. Perlu regulasi jelas bagi pemuda yang ingin bekerja di luar negeri

Ilustrasi pekerja migran Indonesia. (Dok. KP2MI)

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyoroti pentingnya regulasi yang jelas bagi mahasiswa dan pemuda yang ingin bekerja di luar negeri. Menurutnya, regulasi yang tumpang tindih sering kali menjadi kendala dan bahkan membuka peluang terjadinya praktik ilegal.

"Banyak mahasiswa ingin mencari pengalaman kerja di luar negeri, tetapi mereka masih bingung karena regulasi yang tumpang tindih. Ini sering membuat mereka menjadi korban birokrasi rumit atau bahkan praktik ilegal,”katanya.

Sebagai solusi, Aliyah mengusulkan agar pemerintah pusat dan daerah memperkuat regulasi. Selain itu juga menyediakan pendampingan bagi calon pekerja migran sejak pendaftaran hingga saat mereka bekerja di luar negeri.

"Kita harus memastikan mereka mendapat perlindungan hukum yang jelas agar tidak menjadi korban penipuan atau eksploitasi," katanya.