Pansel Dorong Aktivis Perempuan Sulsel Daftar Capim dan Cadewas KPK

Rezki melanjutkan, KPK sangat mendorong perempuan di Indonesia untuk mendaftar. Sebab, menurutnya aktivis perempuan di Indonesia terbilang banyak. Apalagi populasi perempuan di Indonesia angkanya tinggi ketimbang laki-laki.

"Ini sangat penting karena perempuan bisa menjadi pejuang utama dalam pemberantasan korupsi. Kita sangat membutuhkan banyak perempuan yang mendaftar. Ayo, para aktivis perempuan dan penggiat antikorupsi yang berpotensi, mohon segera mendaftar," pintanya.

Untuk mendaftar sebagai capim dan calon dewas KPK, pendaftar harus terlebih dahulu membuat akun di laman https://apel.setneg.go.id/. Pendaftaran akan ditutup pada 15 Juli mendatang. Nantinya akan dipilih 10 nama capim dan 10 nama calon dewas KPK yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk kemudian diteruskan ke DPR RI.

Rezki melanjutkan, proses seleksi dilakukan secara profesional sesuai dengan perindang-undangan. Kegiatan yang dilakukan ini sebagai upaya untuk meminta aspirasi masyarakat tentang figur-figur yang pas di daerah masing-masing.

Sebelum kota Makassar, Pansel capim-cadewas KPK juga telah melakukan sosialisasi partisipasi publik di Surabaya dan Medan. “Harapan kita masyarakat bisa membantu kami dengan mengawasi capim. Kalau memang enggan mendaftarkan diri. Masyarakat bisa mengadukan terkait rekam jejak capim dan cadewas,” paparnya.

Dia bilang, laman https://apel.setneg.go.id/ juga berfungsi sebagai kanal aduan dari masyarakat "Justru yang paling penting masukan dari masyarakat lewat kanal tersebut karena mungkin ada informasi yang terlewatkan dari jalur formal," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansel, Arief Satria menyatakan, proses seleksi berjalan transparan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Pansel juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Badan Intelijen Negara (BIN) menelusuri rekam jejak pendaftar.

Meski demikian, partisipasi aduan masyarakat juga penting. "Meskipun kami punya instrumen-instrumen yang akan kita lakukan, misalnya melalui analisis PPATK aliran transaksi, kemudian kami juga dengan berbagai institusi, dari BIN kami dapatkan, BNPT, pajak dan sebagainya," tegas Arief.