Munafri Singgung Kinerja Lurah: Ada yang Lebih Banyak Nongkrong di Warkop

Namun, Munafri menegaskan ada pula lurah yang dalam kondisi sehat. Mereka disebutnya justru tidak menunjukkan kemauan untuk menjalankan tugasnya.

"Ada juga lurah yang sehat, tapi memang tidak mau bekerja? Ada," katanya.

Munafri juga mengaku menerima laporan mengenai lurah yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar kantor. Mereka dinilai lebih banyak berada di luar kantor dibandingkan menjalankan tugas pemerintahan.

"Ada juga lurah lebih banyak di warkop daripada di kantornya, ada," katanya.

Selain itu, Munafri menyebut ada lurah yang lebih banyak mengurus kepentingan bisnis pribadi. Hal itu dinilai mengganggu tugasnya sebagai pejabat pemerintahan.

"Ada juga lurah lebih banyak urus bisnisnya daripada urus kantornya, ada. Dan laporannya tidak sedikit," kata Munafri.

Menurut Munafri, lurah memiliki posisi penting karena menjadi pejabat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, lurah harus mengetahui langsung kondisi wilayah dan persoalan yang dihadapi warga.

"Lurah lebih tahu kondisi masyarakat di lapangan karena dekat dengan lingkungan sekitar. Sehingga pantau wilayah dan sosialisasi program," jelasnya.

Munafri meminta lurah tidak hanya menjalankan pekerjaan administratif dari kantor. Lurah harus turun langsung memantau lingkungan, kebersihan, persoalan sampah, serta berinteraksi dengan masyarakat.

"Lurah harus sudah turun pantau lingkungan, sampah dan sapa warga. Lurah itu yang lebih dekat dengan kondisi masyarakat. Kalau tidak begitu, susah juga nanti," katanya.

Munafri menegaskan evaluasi terhadap kinerja lurah akan terus berlangsung. Upaya ini bertujuan memastikan seluruh pejabat di tingkat kelurahan benar-benar menjalankan tugasnya.

"Kita akan rancang sebuah sistem di mana fungsi-fungsi pengawasan terhadap lurah ada di daerah yang akan terus memberikan pressure kepada lurah untuk mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diturunkan oleh pemerintah," jelasnya.

Munafri juga meminta camat memberikan penilaian terhadap lurah secara objektif. Penilaian tersebut harus berdasarkan kinerja, bukan karena persoalan pribadi.

"Kalau lurahnya jelek, kasih jelek supaya ada alasan kita untuk mengganti. Tapi jangan juga kalau bagus dikasih jelek karena dendam, karena sisi dendam pribadi. Enggak boleh juga seperti itu," kata Munafri.

Menurutnya, evaluasi diperlukan agar pelayanan pemerintahan di tingkat kelurahan benar-benar berjalan. Pelayanan tersebut juga harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Yang saya mau pastikan adalah bagaimana semua Lurah benar-benar bekerja dan kegiatan kerjanya bisa dilihat," katanya.