Munafri Laporkan Penanganan Korban Insiden DPRD ke Pemerintah Pusat

31 Agu 2025, 12:19 WIB

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat mengikuti rapat koordinasi bersama pemerintah pusat untuk membahas korban insiden gedung DPRD, Sabtu (30/8/2025). (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Intinya sih...

Pemkot Makassar dampingi korban ASN dan non-ASN
Munafri apresiasi respons cepat pemerintah pusat
Pemerintah pusat percepat pemenuhan hak ASN korban

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan perkembangan penanganan korban insiden pembakaran Gedung DPRD Makassar. Laporan itu disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto.

Laporan ini disampaikan melalui rapat koordinasi secara daring, Sabtu (30/8/2025) malam pukul 20.00 WITA. Rapat yang dipimpin Menteri PANRB Rini Widyantini itu juga dihadiri Kepala BKN Prof Zudan Arif Fakrulloh, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta jajaran Pimpinan Taspen.

Munafri menegaskan perhatian pemerintah kota tertuju pada para korban tragedi tersebut. Dia bahkan mengusulkan kenaikan pangkat anumerta bagi almarhum Syaiful Akbar, Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, yang gugur saat menjalankan tugas menghadiri rapat paripurna.

"Almarhum meninggal saat bertugas di Paripurna, dan usulan kenaikan pangkat ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus penghargaan dari pemerintah," kata Munafri.

1. Pemkot Makassar dampingi korban ASN dan non-ASN

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melayat di rumah duka Almarhum Ubay, fotografer DPRD Kota Makassar, Sabtu (30/8/2025). (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Pemkot Makassar juga memberikan perhatian khusus kepada korban non-ASN. Salah satunya almarhum Muh Akbar Basri atau Abay, staf DPRD Kota Makassar, yang akan diusulkan mendapat formasi PPPK sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya.

Korban lain dalam peristiwa ini adalah Sarinawat, staf pribadi salah satu anggota DPRD Kota Makassar. Namanya ikut tercatat di antara mereka yang menjadi korban pembakaran gedung dewan.

"Semua proses pemakaman hingga tahlilan akan didampingi penuh oleh pemerintah kota sebagai wujud empati dan rasa tanggung jawab," katanya Munafri.

Munafri menyampaikan beberapa korban luka masih dirawat secara intensif di rumah sakit. Proses pemantauan medis pun terus dilakukan dengan pengawasan ketat.

"Insyaallah pemerintah kota akan terus mendampingi keluarga korban, baik yang meninggal maupun yang masih dirawat," jelasnya.

2. Munafri apresiasi respons cepat pemerintah pusat

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menjenguk pegawai Pemkot yang menjadi korban insiden DPRD Makassar di RS Grestelina, Sabtu (30/8/2025). (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Munafri mengungkapkan apresiasinya terhadap perhatian pemerintah pusat yang bergerak cepat menindaklanjuti kasus ini. Respons yang segera diberikan dinilainya sebagai bentuk kepedulian terhadap situasi di Makassar.

"Kami berterima kasih, karena arahan pemerintah ini bukan hanya bentuk himbauan, tetapi juga wujud nyata kepedulian negara kepada ASN dan keluarganya, khususnya di Makassar yang mengalami korban jiwa," katanya.

3. Pemerintah pusat percepat pemenuhan hak ASN korban

Menteri PANRB Rini Widyantini saat mengikuti rapat koordinasi untuk membahas korban insiden gedung DPRD Makassar, Sabtu (30/8/2025). (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Dalam rapat itu, pemerintah pusat menekankan percepatan pemenuhan hak-hak bagi ASN korban, termasuk pensiun yang dipercepat, pencairan Dana Taspen dan BPJS mulai 1 September, serta penghargaan anumerta berupa kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa ini menjadi bentuk penghormatan negara atas pengabdian ASN yang gugur saat bertugas.

"Semua proses dipercepat agar keluarga korban segera mendapatkan kepastian dan hak-haknya," kata Menteri PANRB Rini Widyantini.

Dia turut mengusulkan agar keluarga korban non-ASN juga mendapat perhatian berupa santunan. Usulan tersebut disampaikan meski mekanisme pemberiannya berbeda dengan ketentuan untuk ASN.

"Kami berharap ada solusi agar para non-ASN juga mendapatkan santunan. Sebab mereka juga bagian dari pengabdi di lingkup pemerintahan," jelasnya.

Selain itu, BKN mempercepat proses administrasi bagi ASN yang menjadi korban. Kenaikan pangkat anumerta dan hak pensiun kini dapat diproses secara digital.

"Alhamdulillah, insyaallah mulai 1 September besok, hak pensiun sudah bisa diterima oleh keluarga korban. Ini bukti nyata perhatian negara," kata Rini.